RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menegaskan akan mengupayakan yang terbaik atas permintaan masyarakatnya demi mendapatkan pengelolaan Blok Rokan. Pasalnya, masa kontrak Chevron sebagai pengelola akan habis di tahun 2021 mendatang.
Agar terwujud, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah bersurat ke Kementerian ESDM dan hasilnya tentu akan disampaikan secepatnya kepada masyarakat Riau.
"Untuk Blok Rokan tentu mekanismenya ada di pemerintah pusat. Harapan dari masyarakat agar Riau yang mengelolanya sudah kita usahakan. Dan mekanisme itu telah kita sampaikan ke pemerintah pusat," katanya di kantornya, Selasa, 31 Juli 2018.
Baca Juga Amien Rais Tantang Jokowi Soal Blok Rokan Riau
Tambahnya, mereka juga menyambut baik usulan tersebut yang menginginkan Riau agar tidak kecolongan dan akhirnya dapat mengelola seperti yang diusulkan oleh para tokoh masyarakat Riau.
Sementara apakah Riau mampu untuk mengelola blok minyak yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di Indonesia itu, Gubernur yang akrab disapa Andi Rachman ini menjawab akan melihat seperti apa permintaan negara jika Riau diperbolehkan dan terlibat untuk mengelolanya.
"Kalau dinyatakan siap, kita jawab siap. Tapi kan secara teknis kan ada lagi. Nah itu yang nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Juga persyaratan seperti apa yang diminta. Itu yang nantinya akan kita lihat," tegasnya.
Klik Juga Hearing Blok Rokan Di DPRD Riau Diwarnai Spanduk Tolak Chevron
Sementara itu pada kesempatan yang berbeda Asisten II Setdaprov Riau Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Masperi mengatakan bahwa pihaknya akan melibatkan BUMD seperti PT Sarana Pembangunan Riau Langgak, PT Riau Petroleum dan PT Bumi Siak Pusako.
"Tapi dalam kepemilikannya kita kan tentu bisa melibatkan BUMD kita. Seperti PT Sarana Pembangunan Riau Langgak, Riau PT Petroleum bahkan PT Bumi Siak Pusako," jelasnya.