LAPORAN: HASBULLAH TANJUNG
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman memberi peringatan kepada Pemprov Riau apabila ingin mengelola Blok Rokan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) usai ditinggalkan Chevron tahun 2021 nanti.
"BUMD sangat rentan dan berpotensi jadi perahan, rapuh dari tekanan stake holder, walaupun mereka (Pemprov) bermaksud profesional tapi sulit berkembang karena kepentingan," ungkapnya, Minggu, 15 April 2018. Secara umum, ditegaskannya dirinya mengaku sangat setuju dengan keputusan Pemprov yang ingin mengambil alih Blok Rokan ini, namun ia meminta jangan sampai BUMD ini dikuasai oleh sekelompok orang saja nantinya. Ditambahkan Pria yang kerap disapa Dedet ini, usaha minyak adalah usaha beresiko tinggi dan padat modal, BUMD harus siap dengan itu. "Belum tentu ngebor 10 titik ketemu minyaknya, satu titik bisa memakan anggaran sekitar 50-70 miliar tanpa ada titik yang pasti. Apalagi menggunakan aturan tak ada penggantian dari negara ( cost recovery," tuturnya. Selain itu, kata Dedet, di beberapa titik blok rokan terdapat sumur berteknologi tinggi, ditakutkan nantinya BUMD tidak bisa mengelola seperti sebelumnya. Lebih jauh, Dedet mempertanyakan kemampuan BUMD untuk menutup pintu tenaga kerja dari luar Riau apabila blok Rokan berhasil didapatkan. "Jangan sampai BUMD menjadi broker yang hanya menerima fee saja," tutupnya.(2)