Plt Gubri Berharap Pertamina Istimewakan Riau

Senin, 12 Maret 2018 14:04 WIB Editor: Yola Ristania Vidiani

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim

(RIAUONLINE.CO.ID/AZHAR SAPUTRA)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk tidak menyamakan Provinsi Riau dengan wilayah lainnya.

Sebab, Riau merupakan penghasil bahan bakar minyak (BBM) terbesar di Indonesia. Pada semester pertama tahun 2017 lalu, produksi minyak mentah yang mampu dihasilkan oleh beberapa kilang minyak yang ada di Riau mencapai lebih dari 21 juta barel.

"Jangan itu yang dijadikan alasan oleh Pertamina. Berpikir juga kalau Riau ini penghasil migas di Indonesia. Itu saja masalahnya," katanya di halaman kantornya, Senin, 12 Maret 2018.

Menurutnya, Pertamina harus juga melihat dari sudut pandang berbeda dalam mengurangi kuota minyak yang ada di Riau. Pertamina telah mengurangi pasokan karena khawatir kuota premium tidak cukup sampai akhir tahun.

Sehingga, penerapannya di lapangan dalam beberapa wilayah yang ada di Riau terjadi antrean panjang di titik-titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Wan kembali mengatakan Riau merupakan penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia, maka membutuhkan pertimbangan berbeda dari wilayah lainnya yang ada di Indonesia.

Baca Juga

"Kita minta ada keistimewaan pada Riau ini. Jangan hanya alasan Premium tak masuk ke Riau. Tak boleh seperti itu," tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menyarankan Pertamina untuk memberikan masyarakat pilihan dalam memilih bahan bakar bagi kendaraan mereka.

Menurutnya, jika upaya itu dilakukan maka harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi harga.

"Artinya, jika sistem ini berjalan akan menjadi pasar persaingan sempurna. Dimana masyarakat bisa memilih dimana ada titik keseimbangan antara volume dan daya beli. Tapi kalau suplay Premium lancar, kuota terpenuhi, distribusi merata, harga Pertalite dinetralisir dengan tidak ada markup disisi harga pokok, kemudian adanya komitmen DPRD Riau dalam memutuskan untuk menjaga keseimbangan pajak tidak lebih tinggi dari daerah lain maka disini rakyat memiliki kesempatan mudah untuk memilih. Itu solusinya," katanya Jumat, 9 Maret 2018.