RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger menolak membenarkan jika masyarakat yang dilibatkan dalam satuan tugas (satgas) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Riau tidak mendapat biaya operasional.
Kepala BPBD ini mengatakan bahwa pasca ditetapkannya status siaga darurat karhutla 2018, biaya untuk keperluan operasional petugas telah disiapkan langsung oleh negara.
"Ketika status siaga telah ditetapkan maka kabupaten dan kota di Riau langsung bisa meminta Dana Siap Pakai (DSP)," katanya di gedung Dang Merdu lantai 7 kantor Gubernur Riau, Rabu, 7 Maret 2018.
Dijelaskannya, bahwa dana itu pasti akan diberikan ketika kabupaten dan kota yang mengalami bencana karhutla mengajukan permohonan langsung kepada Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB).
Bahkan, menurutnya, ketika status siaga darurat belum ditetapkan dana operasional itu telah disiapkan. Namun pengajuannya tidak pada BNPB, melainkan ada pada wilayah masing-masing.
"Kalau sebelum ditetapkan pun itu dananya ada pada satker masing-masing," jelasnya.
Hal ini berbanding terbalik ketika RIAUONLINE.CO.ID menyambangi masyarakat peduli api yang berada di Desa Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kabupaten Kota Dumai pasca terbakarnya wilayah ini dalam waktu yang belum lama.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Tengku Ismed menuturkan bahwa masyarakat tidak menerima dana operasional. Pemerintah menyerahkan untuk melakukan pemadaman api secara bergotong royong.
"Kami juga tak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada Ins Allah akan kami berikan. Pemerintah kota Dumai memahami kok. Ayolah sama-sama kita peduli. Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama ini kita bisa terbebas dari bencana asap," katanya di hadapan masyarakat Desa Mundam, 24 Februari 2018 lalu.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
