(INTERNET)
Selasa, 20 Februari 2018 10:52 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinas Pendidikan (Disdik) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengungkap data kekurangan mobiler sekolah untuk tahun 2018.
Padahal saat ini, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dinilai berhasil dalam program Pelalawan Cerdas dan tengah gencar publikasikan. Namun, data yang terkuak dalam rapat pada Senin, 19 Februari 2018 kemarin, justru mengacaukan program tersebut.
Kebutuhan mobiler sekolah berupa kursi dan bangku untuk SD dan SMP se-Kabupaten Pelalawan bahkan mencapai 15.420 set.
"Jumlah itu asumsinya satu siswa dengan satu set meja dan kursi," kata Kepala Disdik Pelalawan, Syafruddin.
Kebutuhan akan mobiler, yang termasuk penggantian mobiler tak layak pakai, meja guru dan perpustaan ini mendapat perhatian khusus dari Disdik. Namun, keterbatasan anggaran membuat Disdik nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Artinya, banyak bangku dan kursi yang tak layak pakai namun masih digunakan oleh siswa untuk belajar.
Syafruddin menyebutkan, tahun lalu pihaknya sudah mengusulkan anggaran pengadaan 10 ribu set mobiler yang mencapai Rp10 miliar. Sayangnya, alasan teknik menggagalkan proses tender proyek pengadaan bangku dan kursi itu lelang. Akhirnya, anggaran itu dirasionalisasikan saat defisit APBD.
"Tahun ini juga tidak ada dianggarkan, karena APBD berkurang," tambahnya.
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan, Abdullah, yang memimpin rapat saat itu menyatakan, kondisi ini kekurangan mobiler ini akan semakin rumit jika tidak segera menemukan solusinya.
"Karena tiap tahun akan bertambah lagi kekurangan mobiler," tutur
Setidaknya dibutuhkan anggaran hingga Rp14 miliar untuk menutupi kekurangan 15 ribu set mobiler tersebut.
Selain itu, para anggota dewan sudah kerap menerima pengaduan terkait ketidaklayakan mobiler sekolah yang digunakan siswa saat ini.
"Tentu kita malu kekurangan mobiler. Padahal kita punya program Pelalawan Cerdas yang sudah dijalankan bertahun-tahun. Ujung-ujungnya nanti Disdik dibilang tak becus," tambah Sekretaris Komisi I DPRD
Mengingat keterbatasan anggaran Pemda itu, Disdik diminta untuk mengajukan aanggaran langsung ke pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
