(Dedy Purwadi)
Senin, 30 Oktober 2017 10:38 WIB
Laporan: DEDY PURWADI
RIAU ONLINE, TEMBULAHAN - Pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan, yang rencananya akan dibangun pada tahun anggaran 2018 terancam gagal. Hal ini dikarenakan tidak adanya alokasi dana oleh pemerintah daerah.
Padahal, untuk pembangunan gedung yang memakan dana sekitar Rp 54 miliar itu, pihak RSUD sudah tiga tahun mengusulkan. Sayangnya, belum juga ada tindak lanjut dari pemerintah.
"Sudah tiga tahun kita usulkan, tetapi tidak juga terbangun," ungkap direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto, Senin,30 Oktober 2017.
Irianto menyebutkan, bahwa saat ini RSUD Puri Husada kekurangan ruangan rawat inap, bahkan tidak ada tempat lagi. Apalagi saat ini jumlah penduduk semakin bertambah, dengan begitu tentu saja kebutuhan untuk ruangan rawat inap dan tempat tidur juga bertambah.
"Saat ini kita hanya memiliki 157 tempat tidur, dengan pembangunan itu kita berharap semua kekurangan bisa tertutupi," jelasnya.
Apalagi, jelas dr Irianto lebih jauh, bahwa untuk menaikkan RSUD menjadi kelas tipe B, maka RSUD harus memiliki minimal 200 tempat tidur.
Baca Juga
"Saat ini RSUD kita terus berkembang, dokter kita sudah banyak, peralatan kita semakin lengkap, tetapi gedung kita tidak memadai, bangunan lama," paparnya.
Sementara itu anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, H Adriyanto, juga mengatakan, bahwa memang untuk pembangunan gedung tersebut pihak RSUD telah beberapa kali mengusulkan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Padahal bangunan tersebut menjadi impian bagi masyarakat inhil dengan minimnya ruang perawatan yang ada di RSUD Puri Husada saat ini.
"Kita berharap bangunan ini dibangun dengan dana sharing pemkab dan provinsi, tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan terkait dengan anggaran pembangun RSUD ini," sebut Adriyanto.
Sekjen DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Inhil ini mengatakan, mau tidak mau ataupun suka tidak suka, apabila Pemprov tidak menganggarkan maka hal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
"Sesuai dengan yang tertuang didalam kebijakan umum anggaran, salah satu isu pembangunan yaitu insfrastruktur dibidang Kesehatan. Maka mau tidak mau, pemerintah harus ambil alih ini," sebutnya.
Apabila ini tidak terlaksana, lanjutnya, artinya keberpihakan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dipertanyakan. Apalagi anggaran untuk RSUD Puri Husada di tahun 2018 jauh menurun, yaitu hanya Rp 7 miliar. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp 11 miliar diluar dana BLUD.
"Hari ini, untuk KUA PPAS saja hanya sekitar 7 M, dan kita kembali mempertanyakan keserius pemkab. Bagaimana ingin meningkatkan kesehatan masyarakat sedangkan anggaran untuk itu kurang. Kita berharap dengan terbangunnya gedung itu, paling tidak ini bisa menjadi Ikon pembangunan yang dibangun pada periode kepemimpinan HM Wardan, dan akan menjadi Ikon Kabupaten kita," imbuhnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
