RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua tim rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menyebut pemecatan, pemberhentian hingga pemindahtugasan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly terhadap jajarannya tak sepenuhnya efektif.
Apalagi hal itu dilakukan terhadap beberapa petinggi pemangku kebijakan yang bernaung dalam Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau dalam tragedi kaburnya 448 warga binaan rumah tahanan (rutan) Kelas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Jumat, 5 Mei 2017 lalu.
"Mungkin tindakan yang dilakukan rekan kita itu (Yasonna Laoly-red) untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap rutan. Tetapi itu saya jamin tidak sepenuhnya dapat memecahkan permasalahan yang ada," katanya di halaman rutan Sialang Bungkuk, Selasa, 16 Mei 2017.
Baca Juga: Hari Ini, Komisi III DPR Kunker Spesifik ee Rutan Sialang Bungkuk
Kedepannya, hal itu akan mereka evaluasi bersama Menteri Yasonna terkait pencopotan hingga pemecatan itu. Sementara itu untuk mengantisipasi terulangnya insiden serupa, menurut Nasir, Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sialang Bungkuk harus memiliki jumlah petugas penjaga yang memadai.
"Harus diakui jumlah penghuni di sini tidak sebanding dengan para penjaganya. Ini problem yang harus segera dipecahkan. Kita rekomendasikan bagaimana Lapas dapat mengimbangi jumlah petugas," imbuhnya.
"Juga terkait anggaran pembangunan lapas baru untuk ini sudah ada. Kita lihat saja dulu," tutupnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline