Laporan: Azhar Saputra
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Mardianto Manan perwakilan Rektorat Universitas Islam Riau (UIR) yang menghadiri undangan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) perihal diskusi publik dalam mencegah karhutla di Provinsi Riau menyayangkan bencana asap yang melanda Provinsi Riau yang terjadi berlarut-larut.
"Diskusi pencegahan karhutla ini menurut saya terbagi atas tiga unsur, yaitu perencanaan, implementasi dan pengawasan. Nah, pengawasan itu yang paling lemah menurut saya yaitu pengawasan hukumnya," ucapnya di Balai Adat Melayu Riau sebelum makan siang, Rabu 24 Agustus 2016.
Menurut Mardianto, terdapat kejanggalan dalam pengungkapan kasus penyebab kabut asap yang sudah hampir 19 tahun melanda Provinsi Riau. "Kenapa harus seperti ini dan tidak bisa diungkap. Kalau terungkap ya itu-itu lagi. Apakah disana ada lingkaran setannya," tuturnya.
Baca Juga: Lagi, Terjadi Kebakaran Lahan di Jalan Melur
Dosen ini menilai karhutla di Riau dijadikan proyek oleh para petinggi oknum yang menjabat agar bisa terus menangani kebakaran hutan setiap tahun kepada satgas karhutla yang bertugas.
"Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Karhutla ini jadi proyek tender. Bahkan kononnya satgas yang diturunkan itu sudah ada dananya. Mungkin yang dibawah ini tidak tahu. Tapi yang diatas ini bagaimana," tegasnya.
Sebab, kata Mardianto, Provinsi Riau berbeda dengan Provinsi lain yang menjadi tempat Chevron, APP, April Group beserta anak-anaknya membangun usaha.
Klik Juga: Lagi, Walhi Gelar Aksi Diam Protes SP3 Polda Riau
"Para petinggi perusahaan itu tinggal meremot saja dari jauh bagaimana perusahaan dan anak-anaknya dapat terus bekerja di sini. Contohnya SP3 yang dikeluarkan Polda Riau itu. Itu kan anak-anak perusahaan mereka kan," sindirnya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline