Cegah Vaksin Palsu, Jawa Timur Siapkan Payung Hukum, Bagaimana Riau?

RIAU ONLINE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sedang menyiapkan payung hukum guna memperketat pengawasan peredaran obat, terutama vaksin palsu. 

 

Awlannya, vaksin palsu ini terungkap di Jakarta dan daerah sekitarnya, seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Namun, kemudian menyebar hingga beberapa provinsi, tak terkecuali di Pekanbaru. Bedanya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau selalu bersikukuh itu bukan vaksin palsu, tapi serum palsu. 

 

Pengawasan peredaran vaksin palsu tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jawa Timur dengan mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan di provinsi itu untuk melaporkan kepada dinas kesehatan setempat bila menggunakan vaksin impor selama memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat.

 

Baca Juga: Ditemukan Serum Palsu di Apotik Lekong Farma Hang Tuah

 

Tujuannya, seperti dilansir dari VOA Indonesia, untuk mengecek dan memastikan tidak ada vaksin palsu yang beredar. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Harsono, memastikan tidak ada vaksin palsu di Jawa Timur, baik dari jalur distribusi pemerintah memakai vaksin buatan dalam negeri, maupun vaksin impor. 

 

“Kalau yang program tidak ada masalah, it’s ok. Kemudian yang impor ini kita harus ketat, jadi seluruh faskes pelayanan kesehatan swasta harus lapor ke Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, kalau mereka menggunakan vaksin impor, berapa jumlahnya, fakturnya mana, distributornya siapa, harus jelas itu. Kalau itu sudah dilakukan dan tertib, saya yakin pasti tidak ada yang impor palsu," ujarnya.

 

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) di Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa mengatakan, pihaknya mendukung pengetatan pengawasan peredaran vaksin, khususnya pada jalur yang ilegal.

 

Klik Juga: Inilah Perbedaan Serum Asli dan Palsu

 

“Tupoksi kami kan mulai dari sarana produksi, distribusi dan pelayanan. Melakukan sampling dan pengujian. Nah khusus di pelayanan kita tahu ada regulasi khusus... Inilah yang terus kami tingkatkan untuk mengantisipasi kebocoran dari sarana ilegal ke legal, produk ilegal ke legal, ini bukan berarti sarana itu tidak diawasi. Ini kita mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan berkembangnya modus operandi orang-orang, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

 

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline