RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyerahkan pengelolaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, untuk dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Untuk menindak lanjuti intruksi dari Kemendagri tersebut, Pemprov Riau berencana akan memindahkan lokasi kampus IPDN Rohil ke daerah yang lokasinya lebih dekat dengan pusat pemerintahan serta akses lainnya.
"Kita sudah simpulkan kalau memang Kemendagri dan IPDN mau memindahkan kampus yang di Rohil itu, setidaknya kita sudah sepakat bahwa IPDN tidak akan keluar dari Riau," kata Pelakasana Tugas Gubernur Riau, Arsuadjuliandi Rachman, kemarin.
Walaupun rencana pemindahan kampus sudah pasti, Pemprov Riau hingga kini belum bisa memastikan kemana akan dipindahkan kampus IPDN tersebut yang beberapa waktu lalu dikritik rektor IPDN Rohil karena jaraknya yang terlalu jauh. (KLIK: Hingga Mei 2016, Puluhan Ribu TKI di Taiwan Malarikan Diri)
Namun beberapa hari lalu, Pemprov Riau telah mengajak pihak Kemendagri dan IPDN untuk melihat lahan milik pemprov yang berada di Kecamatan Kulim, lokasinya tepat di tepi jalan Lintas Timur Sumatera.
"Sebelumnya mereka sudah melihat lahan kita yang dekat jalan lintas. Disana memang masih kosong, belum ada bangunan. Hanya ada satu bangunan kecil saja. Kita sudah menawarkan lahan itu untuk dibangun kampus baru," ujarnya.
Sekarang tawaran tersebut, kata Andi sedang dibicarakan dengan Wakil Rektor IPDN serta Kemendagri. Jika nanti positif, maka untuk sementara pembangunan berjalan, kampus IPDN masih tetap di kampus Rohil hingga bangunan kampus baru rampung. (BACA: Pesan Herman Zumafo Untuk PSPS Seusai Dikalahkan Persiraja)
"Nanti akan diputuskan oleh pihak IPDN apakah lahan tersebut akan dijadikan lokasi pembangunan kampus baru atau tidak," ujarnya.
Terakhir, Andi meminta kepada Kemendagri apabila kampus IPDN yang berada di Rohil akan dipindahkan di tempat lain, kampus yang lama tidak ditinggalkan dan ditelantarkan begitu saja.
"Kalau jadi, kampus yang lama kita minta kepada Kemendagri untuk membangun sekolah tinggi di sana dari pada bangunannya tak dipakai dan di fungsikan sama sekali. Kita minta Kemendagri untuk fasilitasi itu," harapnya.