Menanti Janji Presiden Jokowi Copot Kapolda dan Pangdam bila Terjadi Karhutla

Karhutla-di-tambang-kampar1.jpg
(DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau merilis terdapat 2.169 titik api yang menghanguskan hingga 2.029 hektare lahan dan hutan di Riau, sepanjang Januari hingga Oktober 2023.

Direktur Eksekutif Bahtera Alam Riau Harry Oktavian mengatakan, sudah waktunya bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap tegas untuk mengantisipasi karhutla. Satu di antaranya, dalam meminta tanggung jawab pihak-pihak yang sudah diberikan mandat untuk mengantisipasi karhutla di wilayahnya masing-masing.

Presiden Jokowi pernah mengingatkan akan mencopot Pangdam dan Kapolda jika karhutla kembali terjadi.

"Tadi saya ulangi mengenai perjanjian 7 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab pangdam, kapolda, danrem," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

"Presiden harus punya komando yang tegas. Harusnya kita tagih janjinya sekarang. Demi kenyamanan masyarakat Indonesia," ujar Harry Oktavian, Selasa 10 Oktober 2023.



Menurutnya, karhutla merupakan kejadian yang terus berulang terjadi di Provinsi Riau sejak belasan tahun lalu. Maka seharusnya, pemerintah sudah tidak lagi gagap melakukan langkah antisipasi.

"Menurut kita, saat ini persoalan dalam tata kelola lahan dan gambut yang selama ini terabaikan. Banyak perizinan yang dikeluarkan di daerah rawan terbakar, pemerintah juga belum tegas terkait pengelolaan lingkungan," jelasnya.


Senada dengan hal itu, Pengamat Lingkungan Rawa El Almady mengatakan bahwa Presiden Jokowi harusnya konsisten dalam menerapkan apa yang dia sampaikan. Dalam penanganan karhutla, ia juga meminta agar presiden turun tangan langsung dan memberikan ketegasan kepada pengusaha bandel maupun jajarannya di daerah.

"Harusnya Pak Jokowi ini konsisten dengan pernyataannya. Apa yang disampaikan sebelumnya (pencopotan apabila ada Karhutla) segera direalisasikan," jelasnya.

"Saat ini pengawasan kepada pengusaha bandel makin longgar. Ini saya kira karena ketergantungan Jokowi untuk membangun infrastruktur, terutama IKN, jadi kemungkinan janji Jokowi itu tidak akan diterapkan," jelasnya.

Menurutnya, penanganan karhutla harus diupayakan dengan pencegahan kebakaran. Karena, apabila karhutla sudah terjadi, satu-satunya cara untuk memadamkan api hanyalah dengan modifikasi cuaca.

"Karhutla ini hanya bisa ditalangi dengan hujan buatan. Cara lain akan mubazir karena lanskap air atau stabilitas air bawah tanah sudah terganggu," pungkasnya.