(Dok. Manggala Agni)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau telah mencapai 1.224 hektar sejak awal tahun 2023 hingga minggu pertama Oktober 2023. Data ini berdasarkan data yang disampaikan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Hery Murwono melalui Kasubdit Penmas, AKBP Bob Martin, Senin 9 Oktober 2023.
Manager Akselerasi Wilayah Kelola Rakyat Walhi Riau, Fandi Rahman mengatakan, saat ini, Presiden Joko Widodo seharusnya sudah mengambil sikap dan langsung memberikan arahan kepada pemangku kebijakan di daerah terjadinya Karhutla. Seperti di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.
"Tahun sebelumnya, biasanya Pak Jokowi sudah turun langsung ke lapangan. Tetapi kita tidak tahu dengan tahun ini. Seharusnya beliau sudah mengambil sikap," ujarnya, Senin 9 Oktober 2023.
Menurutnya, kasus Karhutla, terutama di Provinsi Riau bukanlah hal yang baru saja terjadi. Kasus kebakaran ini beserta dampak kabut asap yang ditimbulkannya sudah terjadi sejak belasan tahun silam.
Oleh karenanya, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota seharusnya sudah memiliki mekanisme yang jelas untuk mengatasi Karhutla dan kabut asap. Apabila mekanisme itu berjalan, maka seharusnya akan terlihat jelas siapa yang harus disalahkan apabila terjadi Karhutla di Riau.
Baca Juga
"Kalau mekanismenya jelas. Pasti akan tahu, pelaku Karhutla dan bagaimana penindakannya," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan Walhi Riau memandang petugas lapangan yang berjibaku memadamkan api sudah bekerja secara maksimal. Hanya saja, pemerintah masih lebih fokus pada upaya penanggulangan daripada pencegahan kebakaran.
"Kami memandang penanganan Karhutla di Riau, seharusnya bukan hanya sekedar memadamkan apinya. Memang kita melihat kawan-kawan di lapangan sudah bekerja maksimal. Tetapi seharusnya, penyebab utama kebakaran yakni kondisi lahan gambut kering dan lahan perusahaan yang tidak dimanfaatkan (terbengkalai), ini menjadi perhatian," jelasnya.
"Bagaiman mencegah kekeringan gambut dan memanfaatkan atau melakukan pengecekan lahan perusahaan yang tidak dimanfaatkan. Agar tidak terjadi kebakaran," paparnya.
Pemerintah juga diminta jujur dan terbuka kepada masyarakat terkait kualitas udara dan akibatnya. Sehingga penanganan dapat dilakukan lebih maksimal.
"Walhi sudah pernah mengajukan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mempunyai rumah sakit khusus bagi masyarakat korban asap Karhutla. Tapi sampai saat ini, belum ada," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun telah mewanti-wanti TNI-Polri terkait Karhutla. Pada kala itu, Jokowi mengancam akan mencopot Pangdam dan Kapolda, jika Karhutla kembali terjadi dan menimbulkan kabut asap.
"Saya ulangi, janji tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem hati-hati," ungkap Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023 lalu.
