Gelar Demo di DPRD Riau, KNPI Riau Sampaikan 9 Poin Tuntutan

Laporan: MG Yogi Septian Yahya 

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Komite Nasional Pemuda Indonesia Riau menyambangi Kantor DPRD Riau pada Selasa, 15 Agustus 2023. Aksi dilakukan sebagai upaya menuntut perusahaan lokal di Riau yang dinilai masih memiliki banyak masalah.

Koordinator Lapangan, Davitra, menuturkan Provinsi Riau memiliki sumber daya alam yang cukup besar, bahkan menjadi penyumbang fiskal terbesar dari sektor minyak, gas, sawit dan hutan. Namun kondisi masyarakatnya tidak sesuai dengan apa yang dimiliki.

"Kami menilai PT PHR yang seharusnya memberikan manfaat bagi kemakmuran masyarakat Riau. Namun, setelah kurun waktu dua tahun penyerahan Blok Rokan kepada PT PHR, malah menimbulkan segudang malasalah. Mulai dari ketidakprofesional dalam bekerja, perekrutan tenaga kerja lokal yang tidak transparan dan tidak memprioritaskan masyarakat Riau," jelasnya.

"Belum lagi kecelakaan kerja hingga belasan tenaga kerja meninggal, tender-tender yang tidak transparan, CSR yang tidak transparan, dugaan korupsi dalam pengelolaan proyek, tidak adanya putra daerah Riau yang duduk di Komisaris PT PHR dan berbagai hal yang jauh dari ekspekstasi masyarakat Riau," imbuh Davitra.

Salah satu peserta aksi mengatakan dalam orasinya, perjuangan ini atas nama pemuda Riau. Pihaknya, dikatakannya, ingin menyampaikan aspirasi masyarakat Riau baik tentang kesejahteraan melalui CSR maupun tentang lapangan kerja.

“Keberadaan perusahaan tersebut tentu harus sesuai dengan aturan yang ada di negara Indonesia. Mengenai tentang CSR kesejahteraan masyarakat karena di sini perusahaan daerah bergerak di bidang Migas, tentu sangat berdampak terhadap lingkungan kita,” katanya.

Adapun yang menjadi pernyataan sikap Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, diantaranya:

1. Meminta Kepada Direktur Utama PT PHR Chalid Said Salim untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal sebanyak 30 dari kebutuhan tenaga kerja di PT PHR dengan membuktikan telah berdomisili selama 5 Tahun di Provinsi Riau.

2. Mendesak Direktur Utama PT PHR Chalid Said Salim mencopot Edi Susanto (Vice President Procurement & Controcting) dan Irfan Zaenuri (Executive Vice Presiden Business Support) yang diduga meloloskan PT Adil Utama dalam tender pengadaan Tiang Ustrik (Power Pole) senilal Rp340 miliiar, yang bermasalah dan tidak memenuhi persyaratan. Dan diduga sering meminta fasilitas kepada setiap Kontraktor dengan fasilitas VVIP termasuk PT Adil Utama sebagai Pembiaya.

3. Mendesak Kapolda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau Pro Aktif dalam penegakan Hukum di Riau dan mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana dalam Proses Pengadaan Tiang Listrik (Power Pole) di PT PHR senilai Rp340 miliar.

4. Mendesak Direktur Utama PT PHR Chalid Said Salim berkantor di Wilayah Riau dan membatalkan penyewaan Kantor seharga Rp382 miliar di Jakarta.

5. Mendesak PT PHR melakukan transparansi data produksi per barel setiap bulan perolehan keuntungan minyaknya.

6. Mendesak PT PHR melakukan transparansi dana untuk pembangunan daerah Riau. Seperti Perbaikan kerusakan jalan, kepedulian terhadap pendidikan dengan memberikan bea siswa kurang mampu dan membiayai pendidikan sampai program Doktor, Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pemberdayaan Pemuda dan Kepedulian terhadap lingkungan hidup.

7. Mendesak Direktur Utama PT PHR Chalid Salim Said, mentransparansikan tanggungjawab lerusahaan (CSR) dengan Rasio keuntungan PT PHR yang disalurkan ke masyarakat Riau. CSR tidak hanya dalam formalitas bantuan-bantuan tapi berguna secarakomprehensif dan berkelanjutan.

 

8. Meminta Direktur Utama PT PHR, Chalid Salim Said, membangun menara Pemuda Riau dengan nilai minimal sebesar Rp50 miliar dari Dana CSR yang dibangun di Ibu Kota Provinsi Riau.

9. Mendesak Menteri BUMN, Erick Tohir mendudukkan putra daerah Riau sebagai Komisaris di perusahaan BUMN yang beroperasi di Provinsi Riau dan melibatkan pengusaha lokal dalam kegiatan usaha BUMN di Riau.