(Riau online/Hendra Dedafta)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Komisi II DPRD Riau memanggil pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi namun tidak memiliki kebun. Adapun pembahasannya yakni perihal harga tandan buah segar (TBS) yang rendah di tengah petani.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau, Husaimi Hamidi, mengatakan ada 137 PKS beroperasi di Riau yang tidak punya kebun. Sementara PKS yang ikut dalam pembahasan hampir 80 persen.
"Jadi pembahasannya menyikapi harga TBS yang merosot. Sementara PKS itu berada di tengah masyarakat, tapi tidak bisa menikmati harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan," kata Husaimi, Kamis, 22 Juni 2023.
Dia mengatakan, Dinas Perkebunan menetapkan harga seminggu sekali, yakni harga bermitra dan harga swadaya. Tapi masyarakat tidak bisa menikmati harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Baca Juga
"Kami bahas akar masalahnya kenapa harga petani rendah, karena banyaknya rantai hingga sampai ke PKS. Ada toke, ada peron baru sampai ke PKS. Harga PKS saja selisih harga sampai Rp 500 perkilo," ujarnya.
Politikus PPP itu mengungkapkan, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama dengan perusahaan itu, Dinas perkebunan dan tandatangani untuk mengajak masyarakat bermitra. Karena, kata dia, harga yang ditetapkan Dinas perkebunan harga bermitra.
"Makanya kami ajak perusahaan mau enggak, sepakat enggak mengajak masyarakat bermitra. PKS siap atau tidak, alhamdulillah PKS tandatangan tadi, tapi dengan catatan berbadan hukum. Kelompok tani kah namanya, koperasi kah namanya, tidak orang perorang. Sehingga kita bisa bantu masyarakat mendongkrak harga TBS," pungkasnya.
