(RAHMADI DWI PUTRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Komisi V DPRD Riau menyikapi adanya aksi damai guru honorer di Kantor Gubernur Riau. Ia meminta agar Pemprov Riau khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Riau mencermati segala persoalan yang ada terkait proses dan mekanisme rekrutmen P3K tenaga pendidik, yang harus dipastikan transparan dan akuntabel sebelum diumumkan pada April lalu.
Berdasarkan temuan Komisi V sebelumnya, ada banyak persoalan yg tidak bisa dijawab bahkan diselesaikan oleh Disdik dan BKD Riau.
“Adanya tenaga pendidik yang sudah mengajar belasan tahun dan memenuhi semua persyaratan, malah tidak lolos dalam rekrutmen P3K,” ujarnya, Ade Hartati Rahmat, Kamis, 27 April 2023.
Ade menegaskan, agar Pemprov Riau menganggap apa yang terjadi pada rekrutmen P3K guru honorer adalah sebuah persoalan serius yang tidak cukup dijawab dengan janji-janji yang menyatakan akan diangkat di tahun 2023.
Baca Juga
“Harus ada langkah kongkrit agar nasib guru yang sudah mengajar belasan tahun dapat ditunaikan dengan memberikan hak mereka sebagai Guru P3K,” tegas Ade.
Politikus PAN itu pun menyayangkan sikap Gubernur Riau, Syamsuar sebagai Kepala Daerah yang terkesan tidak tahu menahu dengan proses dan mekanisme secara teknis.
“Buktinya dengan menyerahkan secara penuh proses dan mekanisme rekurutmen P3K Guru melalui Disdik dan BKD. Gubernur harus punya ketegasan dalam menyikapi persoalan ini. Usut semua laporan ataupun pengaduan yang
terindikasi ada kecurangan dalam proses dan mekanisme rekrutmen P3K guru honorer,” jelasnya.
Tak lupa, ia meminta Pemprov Riau berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan P3K yang menjerat para guru honorer.
“Perlu mengajukan kembali guru-guru yang secara aturan dan memenuhi persyaratan agar diangkat sebagai P3K dalam tahun ini. Dalam artian cakupannya itu guru yang ikut seleksi tahun 2022 dan memenuhi seluruh persyaratan yang diminta,” tutur Ade.
