RIAU ONLINE, JAKARTA- Kepercayaan yang diperoleh semakin membuktikan bahwa reputasi PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebagai Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang mengelola industri hulu dan hilir migas tidak terlepas dari kemampuan atas kinerja yang diraih selama ini.
PT BSP per tanggal 9 Agustus 2022 lalu telah diberikan mandat oleh pemerintah untuk mengelola Wilayah Kerja (WK) Coastal Plain Pekanbaru CPP dengan kepemilikan Participating Interest (PI) 100% dengan Kontrak Bagi Hasil (KBH) Gross Split.
Kepercayaan yang diberikan ini menjadi tonggak baru dalam pengelolaan Wilayah Kerja CPP setelah 20 tahun dikelola secara bersama-sama dengan Pertamina Hulu dalam bentuk Badan Operasi Bersama (BOB). Kini secara resmi 100 persen pengelolaannya beralih ke PT Bumi Siak Pusako (BSP).
PT BSP merupakan BUMD dengan kepemilikan saham dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebesar 18,07 persen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak 72,29 persen, Pemkab Kampar 6,02 persen, Pemkab Pelalawan 2,41 persen, dan Pemerintah Kota Pekanbaru 1,21 persen.
"Kepercayaan ini semakin membuktikan bahwa reputasi PT BSP kian diakui, yang tentunya juga tidak terlepas dari kemampuan atas kinerja yang diraih selama ini. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang dengan harapan bisa memperoleh kinerja usaha yang lebih besar lagi ke depan dari kemampuan mengelola sumber alam yang ada di daerah. Tentunya juga untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan daerah yang lebih baik di masa depan,” ungkap Manager SPRM PT Bumi Siak Pisako, Ardian Ardi didampingi Kepala SPI PT BSP, Rafiq Imtihan mewakili Direktur PT BSP, Iskandar saat presentasi dan wawancara penjurian "TOP BUMD Awards 2023", Rabu (1/3/2023) lalu secara virtual yang diselenggarakan majalah TopBusiness.
Diungkapkan, kebersamaan bersama dengan Pertamina selama 20 tahun terakhir menjadi kolaborasi yang sangat berharga, wujud kebersamaan yang harmonis antara BUMN dan BUMD. Selama bekerja sama dengan Pertamina, PT BSP juga telah mendapatkan transfer ilmu dan pengetahuan.
“Dengan bekal pengalaman selama ini, kami optimistis, ke depan bisa terus berkembang, sehingga bisa memperkuat BUMD migas ini menjadi kebanggaan masyarakat Riau ini untuk mampu meningkatkan perekonomian di daerah,” katanya di depan tim juri penilai, diantaranya Nurul Y Setyabudi - IDTUG - BPSK DKI, Ben de Haan, Senior Advisor MSI Group, Dr Aldrin Herwany, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI New Delhi, serta Ina Sawitri dari Yayasan PAKEM.
Sejak diterima dari PT CPI pada tahun 2002, WK CPP sudah memproduksi 125 juta barel yang menghasilkan revenue sebesar US$1,4 miliar. Selama 20 tahun dikelola, produksi berjalan dengan baik.
Perusahaan juga telah rutin memberikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, juga selalu berperan aktif terhadap pencegahan kebakaran dan lahan di sekitar daerah operasi.
Sejak pengelolaan WK CPP dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, sudah lebih dari 250 sumur dibor untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan laju penurunan produksi yang cukup tajam. Sementara, untuk long term plan WK CPP pada tahun 2026, produksi ditargetkan mencapai 21 ribu barel minyak per hari (BOPD).
Nantinya WK CPP ditargetkan mencapai produksi sebesar 56 ribu BOPD pada tahun 2033, sesuai dengan yang ditargetkan oleh PT BSP pada proposal alih kelola.
Dengan adanya penambahan aktifitas hulu migas untuk mencapai target produksi tersebut, di mana BSP mendapatkan hak pengelolaan WK CPP 2022-2042 dengan kepemilikan PI 100 persen, diharapkan ini akan mampu meningkatkan roda perekonomian di Provinsi Riau.
PT Bumi Siak Pusako selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kerja (WK) Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) mendapatkan Perpanjangan Kontrak Wilayah Kerja CPP untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan (9 Agustus 2022 - 8 Agustus 2042).
Perpanjangan ini dengan menggunakan skema PSC Gross Split dengan participating Interest 100 persen BSP Signature Bonus sebesar US$ 10,000,000. Komitmen Pasti selama 5 tahun pertama sebesar US$ 130,415,000.
Sejak tahun 2002 sampai dengan 2021, PT BSP juga selalu membukukan keuntungan dan telah membagikan Deviden kepada Pemegang Saham sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,19 triliun.
Total penyaluran Dana CSR dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2021 telah mencapai Rp80,24 miliar. Laporan CSR tiap tahun di Audit oleh Kantor Akuntan Publik dan selalu mendapat Opini WTP.
Tahun 2023, BSP juga sudah mengalokasikan belanja modal atau pendanaan untuk investasi & operasi di WK CPP yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Salah satunya untuk peningkatan produksi sumur migas eksplorasi Nuri 1x di Tapung Hulu, Kampar Riau.
Sumur Nuri-1x merupakan sumur terdalam sepanjang sejarah pemboran PT BSP (BOB) sebagai sumur eksplorasi terakhir dalam masa Cost Recovery. Kedalaman sumur ini menembus hingga kedalaman 8.800 ft. Selain terdalam dari sisi terget kedalaman, Sumur Nuri-1X juga terdalam dari sisi konsep geologi.
Sumur Nuri-1X ini diajukan sebagai sumur eksplorasi Wildcat pada tahun 2019 dan didesain sebagai sumur untuk menembus Sub Cekungan Tapung sebagai bagian dari Central Sumatra Basin (CSB). Sumur ini juga direncanakan akan menembus zona zona Syn Rift Basin atau bagian terdalam dari Sub Cekungan Tapung.
Dijelaskan, perpanjangan Wilayah Kerja CPP telah melalui proses due diligence yang dilakukan oleh Pemerintah melalui SKK Migas dan TIM WK 22 yang dipimpin oleh Wamen ESDM RI. Proses due diligence tersebut meliputi penilaian aspek Teknis dan Operasi, Sumber Daya Manusia serta Aspek Finansial sebagaimana yang diatur dalam Permen ESDM No. 23 Tahun 2018.
Berbagai inovasi dan capaian positif inilah yang kembali menghantarkan PT BSP tahun ini kembali lolos di babak penjurian untuk penghargaan Top BUMD Awards 2023.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh majalah Top Business, bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) serta beberapa lembaga Tim Penilai seperti Lembaga Kajian Nawa Cita (LKN), SGL Management, PPM Manajemen, PT Sinergi Daya Prima, Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate, Solusi Kinerja Bisnis (SKB) serta beberapa Staf Pengajar dari Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran Bandung, serta beberapa Lembaga lainnya.
Sedangkan tema yang diangkat dalam kegiatan ini yakni "Inovasi dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD".
Artinya, selain untuk mendalami keberhasilan kinerja dan layanan yang sudah dicapai, Dewan Juri juga ingin mendalami inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja dan layanan BUMD yang bersangkutan, termasuk inovasi berbasis teknologi digital yang dijalankannya. (adv)