(Tika Ayu/Riauonline)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Pembangunan Gedung Perkantoran Terpadu Pemprov Riau dengan dua tower, sebelumnya dinyatakan batal. Namun, baru-baru ini kembali muncul kabar komplek perkantoran itu kembali dilanjutkan dan akan dibangun dengan anggaran Rp 8,4 miliar melalui APBD Murni 2023.
Menanggapi hal itu, Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono, menegaskan sebaiknya Pemprov Riau membatalkan rencana Pembangunan Gedung Perkantoran Terpadu tersebut.
"Bukan berarti pemerintah tidak boleh membangun gedung kantor pemerintahan. Namun yang paling diperlukan adalah pertimbangan kepentingan dan prioritas. Rumusnya program pembangunan direncanakan dan dilaksanakan harus dilandaskan atas sense of crisis dan sense of urgensi," tuturnya kepada RIAUONLINE.CO.ID, Senin, 5 Desember 2022.
Menurut Fitra Riau, seharusnya acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah diberbagai bidang adalah RPJMD. Karena, tambahnya, RPJMD merupakan produk kebijakan yang dihasilkan atas penggabungan antara kajian ilmiah, komitmen, dan janji politik kepala daerah serta mandat-mandat dari masyarakat.
"Untuk itu, maka RPJMD menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dan termasuk menganggarkan setiap tahunnya," terangnya.
Triono menambahkan, berdasarkan telaah Fitra Riau atas RPJMD Riau 2019-2024 termasuk perubahannya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, pihaknya tak menemukan catatan atau hasil analisis yang menyatakan ada persoalan atau permasalahan tata kelola pemerintahan daerah.
"Kemudian hambatan kinerja aparatur pemerintahan Riau disebabkan karena fasilitas gedung kantor yang tidak memadai. Bahkan, salah satu misi Gubenur Riau (misi ke-5) yang tercatat dalam RPJMD adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel," katanya.
"Dalam itu juga tidak didasarkan atas permasalahan fasilitas pemerintahan yang tidak memadaiJustru isu strategisnya adalah bagaimana mendorong transparansi, akuntabilitas dan anti korupsi," tambah Triono.
Tak berhenti di situ, baginya, Gubernur Syamsuar harus menjelaskan pertimbangan sehingga memprioritaskan pembangunan dua tower tersebut.
"Belum lagi kondisi miris terkait dengan pelayanan dasar. Misalnya pendidikan yang menjadi tangung jawab provinsi seperti SMA, justru sangat jelas dalam RPJMD 2019-2024 menyebutkan ketersediaan sekolah SMA/SMK sederajat masih jauh dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus disediakan oleh pemerintah daerah," terangnya.
Baca Juga
"Bahkan, untuk pendidikan juga masih menghadapi tantangan 38% bangunan sekolah yang masih buruk hingga tahun 2020," imbuhnya.
Menurut Fitra Riau, ada baiknya masalah pendidikan iru dijadikan skala prioritas utama ketimbang membangun gedung perkantoran Pemprov Riau. Apalagi, tambahnya, masyarakat masih kebingungan saat daftar sekolah SMA/SMK negeri.
"Itu karena apa? karena fasilitas pendidikan SMA sederajat masih sangat terbatas dan tidak memadai," katanya.
Belum lagi, lanjutnya, berdasarkan RPJMD 2019-2024 menyebutkan, bangunan sekolah dalam kondisi baik ditingkat SD/MI di Riau hanya 16,8 persen dari jumlah sekolah SD/MI dan tingkat SMP kondisi bangunan sekolah yang baik hanya 16,8 persen.
"Meskipun secara kewenangan ini menjadi tanggungjawab kabupaten/kota, namun Provinsi Riau punya kewajiban untuk menstimulus agar SPM layanan pendidikan dasar dan menengah tercapai," jelas Triono.
Selain soal pendidikan, Fitra Riau juga menyoroti komitmen Pemerintah Riau, seperti ketahanan pangan, lingkungan hidup (Riau Hijau) justru saat ini menjadi prioritas yang juga perlu ditangani dengan stimulus dana pemerintah daerah.
"Program-program mesti harus secara proporsional untuk mengatasi permasalahan tersebut," tegasnya.
Tak berhenti di situ, bagi Triono, pelayanan publik langsung ke masyarakat dari Pemerintah Provinsi Riau relatif tidak sebanyak yang dilakukan oleh kabupaten/kota.
"Wajar, kalau kabupaten/kota punya pelayanan satu pintu dan terintegrasi, dan yang paling penting adalah peningkatan pelayanan publik tidak juga harus dengan membangun fasilitas gedung-gedung kantor megah," ujarnya.
"Gubernur seharusnya lebih fokus dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Pastikan memiliki sumber daya manusia yang cakap, kreatif, serta berintegritas. Itu jauh lebih penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat butuh gubernur yang menjadi bapak Pembangunan Sumberdaya Manusia di Riau," katanya menyarankan.
Terakhir, Triono juga memaparkan, sudah banyak anggaran APBD Riau digunakan untuk pembangunan gedung kantor, yang tentunya bukan menjadi prioritas untuk dilaksanakan saat ini. Situasi anggaran daerah yang semakin sempit ruang fiskalnya, maka berharap untuk digunakan membiayai program dan kegiatan yang berdampak kesejahteraan masyarakat serta yang menjadi prioritas saat ini.
"Membangun gedung kantor megah, tentu bukan hanya kontruksinya saja, pasti dibutuhkan biaya-biaya lainnya yang terus akan menguras APBD ke depannya. Kita perlu berkaca, dengan pembangunan-pembangunan gedung yang telah dilaksanakan saat ini," tandas Triono.
