Sekdaprov Riau, SF Hariyanto, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tentang Langkah Konkrit Pengendalian Inflasi di Daerah di Balai Serindit Kompleks Gubernuran, Senin, 24 Oktober 2022.
(TIKA AYU/RIAUONLINE)
Senin, 24 Oktober 2022 18:21 WIB
Editor: Joseph Ginting
Laporan Tika Ayu
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tentang Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah, Provinsi Riau disoroti lantaran rendah realisasi bantuan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk intervensi inflasi nol persen dari Rp 9,08 miliar berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Mudah-mudahan ini data yang salah, ada Kepulauan Riau, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sumatera Barat, Aceh, Kalimatan Barat ini masih rendah menggunakan Belanja Tak Terduganya padahal ini instrumen yang dipakai kepala daerah mengintevensi Inflasi," ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Lanjut Tito, sangat disayangkan jika dana tidak dimanfaatkan maksimal, padahal kata Tito penggunaan dana ini sudah ada dasar hukumnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto mengungkapkan bahwa Penyerapan bantuan BTT ini memang belum ada realisasinya, sehingga dari pembendaharaan pusat kata Hariyanto diminta untuk dipantau.
Baca Juga
"Kita siapkan anggaran sebagai pedulian kita. Ini masalahnya kita hadapi adalah melakukan verifikasi, jangan sampai salah dan tidak tepat sasaran," ujarnya
Disebut SF Hariyanto poenyerapan dana bantuan baru terserap 10 persen, lanjut katanya itu merupakan angka yang sangat kecil.
"Artinya ada 80 miliar lagi yang harus disalurkan ke masyarakat Riau termasuk kabupaten kota," ungkapnya.
