(Bagus Pribadi/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan gerakan buruh perlu dilakukan dengan dialog sosial. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Rakorwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Riau di Hotel Pangeran pada Senin, 12 September 2022.
Ia mengatakan dirinya memang baru sebentar menjadi Wamen Ketenagakerjaan, oleh karena itu ia berjanji ingin mengabdikan diri untuk kepentingan serikat buruh.
"Dulu saya terlibat menggerakkan aksi buruh Marsinah di Sidoarjo. Semoga saya bisa amanah dan bisa berjuang bersama-sama buruh. Namun, saya mengimbau agar gerakan buruh harus dilakukan dengan dialog sosial," katanya.
Menurut Afriansyah, sekarang tidak lagi saatnya melakukan aksi di jalan. Sebab itu, ia meminta agar KSBSI melakukan dialog dengan pemerintah jika ada yang hendak disampaikan.
"Maka itu saya akan mengundang KSBSI untuk berdialog, karena dialog sosial bisa mencairkan suasana dan menyelesaikan persoalan dengan cara damai. Supaya investasi aman dari luar dan bisa mempekerjakan orang banyak," ujar Afriansyah.
Tah berhenti di situ, ia juga menyampaikan soal kenaikan harga BBM tak bisa dicegah, mengingat pemerintah sudah memberikan subsidi.
"Di tengah pandemi, perekonomian babak belur. Kita masih bisa mencegah inflasi. Oleh karena itu, Kemenaker memberikan bantuan subsidi upah yang gajinya di bawah Rp 3 juta sebesar Rp 600 ribu perorang. Memang jumlahnya tak banyak tapi semoga bisa membantu mengurangi beban buruh," tuturnya.
Baca Juga
Lebih dari itu, ia berharap agar Rakorwil KSBSI Riau bisa memberikan masukan kepada pemerintah, sebab Riau merupakan pengolahan industri sawit terbesar di Indonesia.
"Riau juga jadi barometer dalam pelaksanaan industrial sawit. Namun sangat disayangkan, industri sawit masih menyisakan isu sensitif, soal eksploitasi tenaga kerja, perjanjian waktu tertentu, pekerjaan anak, upah murah, dan dampak pestisida bagi pekerja. Maka itu kami minta KSBSI mengawal transisi dan transformasi industri sawit dalam menangani dan mengawal isu sensitif," pungkasnya.
