(Hand Over Via Riauonline)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Asia Inititative menggelar rangkaian The Second Asia Initiative Meeting dengan lokasi pertemuan di Jimbaran, Bali, Indonesia selama tiga hari sejak 31 Agustus – 2 September 2022.
Rapat tingkat tinggi ini dihadiri Tax Comissioner atau pejabat negara beserta staf dari negara-negara anggota yang kini berjumlah lima belas negara dan lima mitra perwakilan organisasi internasional secara hybrid.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo selaku Chair of Asia Initiative periode ad-hoc 2022 dalam sambutannya meyakini forum Asia Inititative merupakan platform penting untuk kerja sama pajak di regional Asia dalam memerangi penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya.
“Saya meyakini forum ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman dan membangun hubungan yang lebih erat di antara negara anggota, khususnya di bidang transparansi pajak,” ujar Suryo, Jumat 2 September 2022.
Apalagi penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya telah menjadi masalah serius bagi negara di seluruh dunia, baik kecil, besar, maju, maupun berkembang.
Selama bertahun-tahun, hal itu terus menghambat upaya pemerintah membiayai kebutuhan publik. Apalagi dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19 ini, ketika kebutuhan anggaran jauh lebih besar dari pada pendapatan.
Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, transparansi pajak dan EOI di antara otoritas pajak merupakan salah satu solusinya. Upaya ini memerlukan kerja sama yang baik antaradministrasi perpajakan. Selain itu, kapasitas petugas pajak juga perlu dikembangkan untuk memastikan kelancaran operasional EOI dalam administrasi pajak.
"Kami memahami perbedaan tingkat kemampuan masing-masing anggota dalam implementasi transparansi pajak dan EOI yang terlihat dari maturity level of EOI
implementations yang beragam. Jadi, harapannya alih-alih menciptakan kesenjangan yang lebih lebar, Asia Initiative harus mampu memanfaatkan keragaman tersebut untuk mempercepat agenda transparansi pajak," jelasnya.
Baca Juga
Tak lupa, Suryo mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Global Forum dan lima organisasi internasional yang terus mendukung forum ini, yaitu Asian Development Bank (ADB), Commonwealth Association of Tax Administrators (CATA), International Finance Cooperation (IFC), Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR), dan The World Bank.
Sementara, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulisnya menyebut, hal ini dilakukan sebagai kelanjutan dari First Meeting pada 16 Februari 2022 serta Ministerial Meeting dan penandatanganan Bali Declaration pada 14 Juli 2022.
"Tujuan dan kegiatan tersebut yakni membahas area kerja yang akan menjadi fokus dan prioritas Asia Initiative, mendiskusikan dan saling berbagi
praktik terbaik pertukaran informasi keuangan (Exchange of Information/EOI) yang efektif, mendiskusikan pengalaman penerapan voluntary disclosure program dengan dukungan EOI, membahas upaya membangun kerangka beneficial ownership yang efektif, serta mempromosikan EOI yang efektif pada administrasi pajak di kawasan Asia," pungkasnya.
Dalam rangkaian The Second Asia Initiative Meeting, lima belas negara telah menjadi anggota Asia Initiative adalah Armenia, Brunei Darussalam, Hong Kong (Republik Rakyat Tiongkok), India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Makau (Republik Rakyat Tiongkok), Maladewa, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Thailand.
Asia Initiative diharapkan mampu mendorong negara-negara Asia lainnya untuk bergabung dalam inisiatif transparansi pajak di Kawasan Asia ini dan bersama-sama mengatasi isu penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya.
