Muflihun dan Kepala Daerah Banyak Tak Hadiri Rakor, Firdaus: Nggak Enak Aja Dilihat

Muflihun26.jpg
(Laras Olivia/RIAUONLINE)

RIAU ONLINE, RIAU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadi tuan rumah rapat koordinasi (rakor) Gubernur se-Sumatera, Kamis, 30 Juni 2022. Dalam rakor ini, Pemprov Riau turut mengundang walikota/bupati se-Provinsi Riau.

 

"Kita sudah mengundang seluruh bupati dan walikota untuk menghadiri Rakor Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru pada hari ini," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus. 

 

Dari hasil pantaun RIAUONLINE.CO.ID, rakor yang digelar di Hotel Premiere Pekanbaru itu tidak dihadiri (Pejabat) PJ Walikota Pekanbaru Muflihun.

Pasalnya, Muflihun tengah mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Konwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Medan, Sumatera Utara.

 

Tidak hanya Muflihun, Pj Kampar Kampar juga tidak tampak hadir di rakor Gubernur se-Sumatera tersebut. 

 

Untuk kepala daerah yang diwakilkan, yakni Bupati Siak Alfedri diwakil Wakil Bupati Siak Husni Merza, dan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Rezita Meylani Yopi diwakilkan oleh Wakil Bupati Inhu Junaidi Rachmat.

 

"Kurang enak saja, gubernur daerah lain datang jauh-jauh, tapi bupati/walikota di tempat rakor berlangsung tidak banyak yang hadir, kan ngak enak aja lihatnya," katanya kepada RIAUONLINE.CO.ID.



 

Sementara dari hasil pantaun, yang tampak hadir hanya Bupati Rokan Hulu (Rohul) Sukiman, Bupati Bengkalis Kasmarni, Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong, beserta Wakil Bupati Rohil H Sulaiman.

 

Dalam rakor ini, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan lima poin. Pertama, soal pemerataan infrastruktur seperti jalur logistik trans sumatera. Kemudian, juga membahas terkait kondisi infrastruktur perbatasan dan truk Over Dimension Over Load (ODOL). 

 

Kedua, hilirisasi sumber daya alam seperti komoditi perkebunan, holtikultura, perikanan, pertanian, dan kawasan industri. 

 

Ketiga, penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif seperti wisata halal, paket wisata antarprovinsi, dan pengembangan ekonomi kreatif. 

 

 

“Keempat, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan seperti ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan daerah perbatasan, dan pusat rujukan kesehatan nasional di Sumatera,” jelasnya.

 

Kelima, pembangunan rendah karbon seperti pembangunan berkelanjutan, peningkatan bauran energi,  pengelolaan gambut dan mangrove.