RIAUONLINE, PEKANBARU - Pasokan minyak goreng (migor) sudah tersedia di sejumlah ritel. Meski begitu, migor masih dijual dengan harga tinggi.
Di sejumlah swalayan, harganya berkisar Rp 45 ribu hingga Rp 47 ribu untuk migor kemasan 2 liter.
Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengintervensi harga minyak goreng wilayah Riau.
Apalagi Riau merupakan daerah penghasil Crude Palm Oil (CPO). "Tentu akan kita sampaikan ke pak gubernur," terangnya, Jumat 18 Maret 2022.
Ia mengatakan, saat ini sedang tahap sosialisasi Undang-Undang Hak Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Ada poin tentang dana bagi hasil setelah Kementerian Keuangan RI seizin Komisi XI DPR RI tentang sawit.
Politisi PKS ini menilai undang-undang ini bisa menjadi celah bagi Riau. Ia berharap suara dari Kota Pekanbaru bisa menjadi masukan agar harga minyak goreng di wilayah Riau bisa diintervensi.
"Mudah-mudahan ini juga suara kami dari pemerintah kota, kepada pak gubernur bisa mengintervensi. Kita penghasil sawit terbesar, masa kita masyarakat beli minyak goreng di atas 30 ribu," ujarnya.
Ayat menilai, soal harga minyak goreng ini, dirinya mengakui kesulitan untuk bisa melakukan intervensi. "Walaupun ini akan menjadi berat karena harga diserahkan ke pasar," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Riau, M. Taufiq OH mengatakan, relaksasi harga minyak goreng sudah ditetapkan sesuai surat edaran Kementrian Perdagangan Republik Indonesia pada No.09 Tahun 2022.
Surat edaran ini mulai berlaku tanggal 16 Maret 2022. Taufiq menjelaskan, surat edaran terkait minyak goreng ini merupakan upaya pemerintah dalam melakukan percepatan kesediaan minyak goreng sawit untuk masyarakat.
"Selain terkait harga minyak goreng, kami juga telah menerima bantuan minyak goreng dari Kemendag sebanyak 2.000 ton. Beberapa sudah kami sebarkan di beberapa pasar-pasar tradisional," ujarnya.
Lebih lanjut Taufiq mengatakan, pemerintah akan selalu berupaya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Provinsi Riau.
"Kami akan ajukan lagi ke pemerintah pusat jika stok 2.000 ton ini habis. Hal ini kami upayakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Riau dan tidak ada kelangkaan selama bulan ramadan," pungkasnya.