Laporan: Bagus Pribadi
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, mengatakan wacana pembangunan kompleks perkantoran Pemprov Riau perlu ditinjau sektor pemanfaatannya.
Ia berujar ada banyak hal yang perlu di perhatikan dalam pembangunan itu, seperti pemanfaatan, pelayanan, populasi, dan hal lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
"Coba kita menilai secara objektif. Ini nanti masyarakat kecil bisa menikmati apa tidak? Saya pikir gedung sebesar itu pun paling yang bisa menikmati cuma orang Pekanbaru, sedangkan Riau ini luas," jelas Poti, Rabu, 26 Januari 2022.
Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan keadaan masyarakat Riau hari ini apa memang membutuhkan sarana prasarana dengan dua tower itu. Karena menurutnya, masih ada kebutuhan lain masyarakat Riau secara menyeluruh.
"Mereka lebih butuh infrastruktur jalan, jembatan, laku pendidikan juga, apalagi kesehatan. Kalau itu sudah membaik baru didukung sarana prasarana pelayanan pemerintah," tuturnya.
Poti kembali mempertanyakan wacana pembangunan kompleks pemerintahan Pemprov Riau itu, apa skema anggaran yang digunakan. Ia melanjutkan ada skema pembangunan satu tahun, ada juga multi years.
"Kalau mau membangun satu atap gitu melalui multi year tentu ada MOU, sebaiknya saya sarankan ini ada Perda tentang proyek multi years. Biar ada dasar hukum yg kuat. Boleh saja kita seperti ini, namanya juga tujuan besar untuk membangun suatu daerah," ujar Poti.
Selain itu, pria yang mengenakan peci itu menjelaskan perlunya menerapkan investarisasi. Tujuannya agar asas pemanfaatan bisa diukur dari pelayanan publik yang prima.
"Apakah sekarang gedung yang tersedia, aset-aset daerah yang ada, sudah dimanfaatkan dengan benar apa belum? Itu yang perlu didata," tanyanya.
"Memang waktu konsultasi rapat pimpinan, ada rencana membuat bangunan itu oleh Pemprov Riau. Tapi, saya tak paham juga ini dimasukkan ke APBD murni atau bagaimana, waktu rapat penetapan APBD murni saya tak bisa hadir," pungkas Poti.