Fitra Riau: Kebijakan Pembangunan Tower Perkantoran Tak Berpihak ke Masyarakat

Laporan: Bagus Pribadi

 

 RIAUONLINE, PEKANBARU- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyayangkan timbulnya wacana pembangunan kompleks perkantoran oleh Pemprov Riau yang digadang-gadang akan membangun dua tower.

 

Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, mengatakan jikalau pembangunan tersebut memang ada dalam nomenklatur Anggaran APBD 2022, tentu itu tak berpihak kepada masyarakat. Sebab, menurutnya situasi saat ini belum pulih dari segi ekonomi lagi segi kesehatan fiskal yang menurun. 

 

“Kalau dari data Fitra Riau di 2021 kemarin indeksnya masih rendah khususnya di daerah kabupaten/kota. Di Riau sendiri indeksnya 0, 13 dan ini hampir sejajar dengan daerah dan kabupaten/kota,” terangnya saat dihubungi riauonline.co.id, Sabtu, 22 Januari 2022.

 

 

 

Ia menjabarkan berdasarkan sepengetahuannya, wacana pembanguan dua tower tersebut tak ada dalam RPJMD 2018-2024. Taufik berpendapat Pemprov Riau perlu memperjelas kepada publik alasan pembangunannya.

 

“Kalau begini berarti Pemprov Riau lari dari konsep pembangunan  di dalam RPJMD. Padahal Pemprov Riau bisa mengutamakan dari segi pembangunan jalan yang bermanfaat untuk rakyat, itu difokuskan ke sana daripada sekadar untuk OPD,” tutur Taufik.

 

Menurut Taufik, pemerintahan Syamsuar lari dari komitmen dalam dokumen RPJMD. Hal itu bisa dilihat dari Pemprov Riau yang tak mengukur capaian-capaian kinerjanya, melainkan cenderung ke perencanaan yang berlebihan atas pembangunan.

 

“Banyak pembangunan yang bernuansa politis. Saat kita butuh dana di tengah pandemi tetapi Pemprov Riau malah membangun yang tak semestinya. Kebijakan seperti ini tak berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.