5 Rekomendasi Kebijakan Negara

Laporan Linda Mandasari

RIAUONLINE, PEKANBARU-Akan selalu ada sisi negatif dari kebijakan yang diambil negara terutama dalam hal penguatan peran dalam bidang ekonomi. Perspektif yang berbeda dalam memandang peran negara menjadi salah satu penyebab perbedaan tafsiran apa yang seharusnya dilakukan oleh negara.

Negara harus mempunyai peranan yang kuat dalam hal tata kelola ekonomi negara. Saat ini Riau Online akan membahas mengenai Indonesia, 5 rekomendasi kebijakan Negara, simak ulasannya berikut ini.

1. Perlunya kebijakan yang mengarahkan pada smart state bagi Indonesia agar negara dan pasar bukan lagi sebagai rival namun sebagai mitra untuk melakukan perbaikan di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

 

Untuk itu tentunya negara harus mempunyai aturan yang jelas dan memberikan jaminan kepada pasar bahwa pasar bisa berjalan dengan adil di bawah aturan negara. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana negara mampu menciptakan kebijakan industri yang strategis dan mampu memberikan aturan yang jelas tentang pengaturan sektor-sektor yang perlu diprioritaskan.

2. Dalam hal anggaran, pemerintah harus mampu menaikkan rasio pajak terhadap GDP agar mampu membiayai anggaran dan belanja negara. Hal ini perlu dibenahi terutama dalam hal penegakan hukum di mana kasus kasus penggelapan pajak, dan sebagainya menjadi hambatan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak ke negara.

Selain itu negara juga seharusnya menarik pajak yang lebih tinggi bagi rakyat yang mempunyai pendapatan tinggi atau pajak progresif.

3. Indonesia, 5 rekomendasi kebijakan Negara selanjutnya adalah masih dalam bidang anggaran, negara juga harus mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan manusia.

Pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pembangunan kualitas kesejahteraan warga negara terutama dalam pendidikan dan kesehatan.

4. Kerangka peraturan di Indonesia masih menunjukkan adanya ruang gerak yang bebas bagi pihak swasta dan terbatasnya peran negara dalam upaya perwujudan ekonomi yang berkeadilan sosial dan bertujuan menyejahterakan rakyat.

Di bidang moneter, Bank Indonesia seharusnya menjalankan paradigma stabilitas harga dan pengendalian inflasi secara konsisten. Di bidang pemanfaatan kekayaan alam, Indonesia perlu melakukan negosiasi ulang perjanjian dan pengaturan ulang kebijakan agar perusahaan negara bisa lebih berkembang di negeri sendiri dan perusahaan asing yang melakukan kegiatan eksplorasi di dalam negeri bisa dibatasi.

5. Pentingnya bagi negara untuk mendukung kebijakan ekonomi yang melibatkan aktivitas warga secara langsung seperti usaha kecil menengah. Dengan begitu, kekuatan ekonomi akan bisa dihasilkan oleh masyarakat dan akan dinikmati pula oleh masyarakat

 

 

 

6. Negara harus mampu dan paham seberapa jauh pemerintah mengencangkan kemudi yaitu memberikan ruang bagi pasar dan ketika negara harus mengerem kendaraan yaitu membatasi dan mengatur aktivitas pasar.

Sebagai negara dengan ekonomi yang sedang berkembang perlu bagi Indonesia untuk belajar dari negara yang telah berhasil dalam pengelolaan moneter maupun anggaran negaranya yang mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya sekaligus memberikan pertumbuhan bagi perekonomian negara.

Indonesia, 5 rekomendasi kebijakan Negara. Semoga informasi yang telah Riau Online ebrikan bermanfaat bagi pembaca.