Fitra Terbitkan Realisasi APBD Riau, Sugeng Sebut Tinggal Proses Pencairan

Laporan: Bagus Pribadi

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menerbitkan Refleksi Tata Kelola dan Kinerja Keuangan Daerah se-Riau pada 2021. Salah satu rilis itu membahas soal realisasi APBD daerah di seluruh Riau di 2021 per 16 Desember.

Dalam terbitan itu, Fitra Riau menuliskan rata-rata serapan baru mencapai 72%, termasuk belanja untuk penanganan Covid-19 dan program PEN Daerah yang baru terserap sebesar 45%. Fitra Riau juga menuliskan pihaknya mendapati ketidakpatuhan Pemprov Riau dalam mengalokasikan belanja.

"Fungsi kesehatan dan pendidikan masih dibawa angka minimal, serta alokasi belanja masih terfokus pada program seperti penunjang kebutuhan aparatur dan belanja pegawai. Sedangkan belanja fungsi masih sangat minim," tulis Fitra Riau.

"Ke depan, perlu menata ulang dan merealokasikan anggaran untuk sektor-sektor prioritas," tegas Fitra Riau.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Riau, Sugeng Pranoto, juga mengaku menerima keluhan dari para kontraktor karena beberapa masih ada yang belum dibayar. Pihaknya meninjau BPKAD sebagai yang berwenang membayar, dan berkas-berkas pembayaran sudah berada di bank.

"Tinggal bank saja nanti yang mentransfer ke kontraktor berdasarkan rekomendasi BPKAD. Sampai hari ini realisasi masih bergerak terus karena di penghujung tahun ini kan tinggal pencairan-pencairan. Rata-rata pengerjaan sudah selesai kalau untuk pekerjaan fisik," katanya kepada riauonline.co.id, Selasa, 28 Desember 2021.

Namun, Sugeng mengatakan laporan Fitra Riau merupakan catatan sebelumnya. Menurutnya, catatan hari ini sampai penutup tahun akan terjadi transfer besar-besaran dari Pemprov Riau kepada beberapa kontraktor.

"Soalnya pengajuan pembayaran sudah melewati meja BPKAD dan setelah diteliti kemudian meyakinkan pekerjaan itu sudah beres, administrasi sudah bisa diselesaikan semua oleh para kontraktor, lalu direkomendasikan ke bank untuk mentransfer ke beberapa kontraktor yang dianggap sudah tuntas," terang Sugeng.

Politisi PDI P itu menjabarkan jika Pemprov Riau mampu bekerja maksimal dan mengabaikan jam kerja, penyelesaian pembayaran akan terkejar. Hal itu dikarenakan dana pembayaran sudah tersedia, tinggal mengurus administrasi persyaratan pencairan pembayaran.

"Jadi memang harus maksimal kerjanya jangan kerja pagi sampai sore saja, bila perlu malam juga. Kalau administrasi sudah dipenuhi semua, BPKAD siap mencairkan dan bank tinggal transfer ke kontraktor itu," ujarnya.

Sedangkan untuk alokasi anggaran, Sugeng sejalan dengan Fitra Riau agar alokasi dana di 2022 mementingkan hal yang paling penting seperti penanganan Covid-19. Pasalnya, Covid-19 menyangkut nyawa manusia.

"Sehari pun jangan mengabaikan Covid-19 ini. Intinya Pemprov Riau harus siaga dalam menyiapkan penanganan Covid-19," katanya.

Salah satu minimnya serapan anggaran, menurut Sugeng karena terlambatnya pelelangan. Ia pun menyoroti wacana pelelangan dini 350 paket dan meminta Pemprov Riau mempelajari mekanisme pelelangan sejak dini juga, agar tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Jangan hari H baru belajar, itu kan susah. Misalnya masalah hibah sapi itu sering lalai dan mengalami keterlambatan. Harusnya bisa diberikan bantuan itu ke masyarakat, jadi tertunda tahun berikutnya. Itu kan sayang sekali," tutupnya.