Laporan: Bagus Pribadi
RIAUONLINE, PEKANBARU-Masyarakat daerah di Riau masih mengeluhkan perihal nihilnya keterlibatan mereka dalam Blok Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Menanggapi itu, Gubernur Riau, Syamsuar, mengatakan pihaknya sudah berbincang dengan Menteri BUMN, Erick Thohir agar masyarakat Riau diberikan peluang untuk andil dalam Blok Rokan.
“Kalau kita sendiri tak ada di Blok Rokan, sama dengan kita tak merasa memiliki,” katanya, Sabtu, 18 Desember 2021.
Syamsuar menyampaikan pemerintah pusat nantinya memberikan peluang kepada BUMD untuk mengelola Blok Rokan khusunya pada sumur-sumur tua. Sebab itu, ia berharap BUMD mempersiapkan diri dalam andil di PT PHR karena aturannya sudah ada dari Kementerian ESDM.
“Kami sudah ajak para bupati untuk mengakomodir para BUMD di kabupaten untuk siap mengelola. Di samping blok rokan dipegang PT PHR guna meningkatkan produksi, kita membantunya untuk meningkatkan produksi lagi,” jelas Syamsuar.
Mantan Bupati Siak itu mengungkapkan pada 2022 pemerintah menargetkan 500 sumur di Blok Rokan. Nantinya, katanya, masyarakat Riau bisa bekerja dan membantu anak-anak melayu mendapatkan pekerjaan di Riau.
“Kami menyerahkan kepada bupati, artinya bagaimana mereka menyikapi keluhan ini agar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Syamsuar juga menyampaikan BUMD juga diberikan ruang melalui Kementerian ESDM dalam pengelolaan pasir dan tambang. Lanjutnya, pasir-pasir yang ada di Kampar, Rokan Hulu, dan tambang-tambang yang ada di Kuansing bisa dikelola dengan baik.
“Jadi langsung dari pemerintahan pusat, karena izinnya langsung ke pusat. Tidak ada di provinsi, rekomendasi pun tidak. Biar nanti yang bertambang, penggali pasir, dan aktivitas lainnya itu punya legalitas,” katanya.
“Jalankanlah BUMD di daerah dan kelompok masyarakat yang hidup di situ dibawa juga, agar masyarakat bisa menikmati dan sejahtera. Di samping itu juga BUMD bisa meningkatkan PAD,” tutup Syamsuar.