Ingatkan Waspada Karhutla, Mardianto Pantau Titik Api di Pelalawan

RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Mardianto Manan mengaku sempat memantau sejumlah titik api potensial di Pelalawan. Dia menyesalkan kemunculan titik api tidak terpantau oleh pihak terkait dengan teknologi yang dimiliki.

"Saya sempat melihat ada beberapa titik yang mengeluarkan asap di Pelalawan, artinya orang awam saja bisa melihat itu. apalagi sudah ada aplikasi yang bisa melihat titik api itu, percuma lebih canggih, lebih mahal kalau ini tak terdeteksi. Padahal, ini zamannya sudah canggih," ujar Mardianto, Jumat, 8 Oktober 2021.

Ia meminta agar potensi kebakaran ini segera ditangani sebelum merambat dan membesar sehingga kian sulit dipadamkan.

Ia meminta pihak terkait termasuk kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran.

"Kuncinya keseriusan khususnya para penegak hukum dan instansi terkait ini. Sejauh mana keberanian kita untuk bertindak. Siapa pun orang di belakangnya, Mari kita saling jujur, tidak ada lagi naga di atas naga, tidak ada jendral di atas jendral," tegasnya.

Kondisi masyarakat yang saat ini masih terjepit pandemi Corona disebutnya akan sangat sulit jika ditambah dengan kebakaran hutan. Ia meminta ketegasan pemerintah untuk menjaga masyarakatnya.

"Jangan sampai habis paru-paru kena corona, kena pula asap. Kedepannya bisa sakit jantung, paru-paru. Tolonglah pengambil Kebijakan, jangan takut. Masyarakat bersama kita," ujarnya.

Menurutnya, bukan tidak mungkin kebakaran terjadi secara alami seiring peningkatan suhu global, tapi biasanya kebakaran lebih banyak disebabkan ulah manusia.

"Kalau permasalahannya soal kebakaran alami atau oleh manusia kita serahkan lah ke penyidik. Tapi saya lebih cenderung ke adanya oknum yang membakar," ungkapnya.

Lebih jauh Doktor Ilmu Lingkungan ini mengatakan akan memanggil Organisasi Penyelenggara Daerah (OPD) jika kebakaran ini meluas.

"Kalau ini lebih parah lagi, ini hak kita untuk mempertanyakan. Kita akan panggil BPBD atau dinas kesehatan untuk diskusi," ujarnya.