Fitra Beberkan Data LHP BPK: Rp 91 Miliar Lebih APBD Jadi Temuan BPK

RIAUONLINE, PEKANBARU-Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Taufik menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah provinsi Riau saat ini sangat kacau.

Hal ini disimpulkan berdasarkan banyaknya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu.  Ia mengatakan kerja Organisasi Perangkat Daerah Riau (OPD) amat buruk.

"Data LHP BPK banyak temuan pada OPD tahun 2020, 91 miliar lebih APBD jadi temuan BPK. Ini potensinya amat besar," ungkap Taufik, Jumat 1 Oktober 2021.

Menurutnya, jajaran pimpinan OPD, khususnya Gubernur Wakil Gubernur seharusnya melakukan supervisi ketat sehingga temuan-temuan ini tak terjadi.

"Seharusnya pimpinan OPD bisa meminimalisir kinerja dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi temuan yang berulang oleh karena itu maka hal ini menjadi poin utama untuk direvisi bagaimana tingkat kepatuhan OPD dalam mengelola keuangan," ujar Taufik.

Temuan ini terdiri dari temuan berpotensi kerugian sebesar Rp81,6 Miliar, kekurangan penerimaan sebesar Rp1,9 Miliar dan penyimpangan adminsitrasi sebesar Rp7,6 Miliar.

Diketahui temuan LHP BPK ini meningkat tajam dibandingkan laporan tahun 2019 yang hanya berada di angka Rp 27 milyar rupiah.

Sementara itu, OPD yang banyak ditemukan banyak melakukan kesalahan pengelolaan anggaran antara lain Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bapenda, DPMPTSP, Sekretariatan daerah. Dinas ESDM, Bappedalitbang, Dinas kalautan dan perikanan, Dinas tanaman pangan dan holtikultura.

Selain itu juga terdapat Kesekretariatan DPRD Riau, Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Dinas perternakan dan kesehatan hewan, RSUD, RSJ Tampan. RSUD Petaal Bumi.