Aset Daerah Bermasalah, FITRA: Ada Masalah di Pengelolaan BPKAD

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Forum Indonesia Untuk Keterbukaan Anggaran (FITRA) Riau menyoroti pengelolaan sejumlah aset daerah khususnya kendaraan dinas yang masih maksimal.

Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instrumen pengelola dinilai belum maksimal memantau aset daerah.

"Kita lihat pengelolaan aset menjadi PR Pemerintah Daerah dalam pencegahan korupsi. Hal ini menunjukkan ada masalah di pengelolaan BPKAD," ujar Manajer Advokasi FITRA Riau, Taufik.

Forum Indonesia Untuk Keterbukaan Anggaran (FITRA) Riau menyoroti pengelolaan sejumlah aset daerah khususnya kendaraan dinas yang masih maksimal.

Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instrumen pengelola dinilai belum maksimal memantau aset daerah.

"Kita lihat pengelolaan aset menjadi PR Pemerintah Daerah dalam pencegahan korupsi. Hal ini menunjukkan ada masalah di pengelolaan BPKAD," ujar Manajer Advokasi FITRA Riau, Taufik.

Selain pengelolaan aset, pembayaran pajak kendaraan dinas pun menjadi masalah tersendiri.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau mencatat ada sekitar 8.839 unit kendaraan dinas baik Pemprov maupun Pemko dan pemkab menunggak pajak.

Namun terkait hal tersebut, Taufik mengatakan FITRA tengah mempelajari data Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terlebih dahulu sebelum memberi catatan ke Pemprov.

"Kita belum berani berkomentar. Saat kami tengah membaca data detailnya dari LHP BPK," ujar Taufik.