Survei CISA: Masyarakat Kecewa Kinerja Pemerintah di Masa Pandemi

RIAUONLINE, PEKANBARU - Lembaga Center For Indonesia Strategi Action (CISA) Melakukan survei terkait kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin selama Pandemi Covid-19 ini.

Ternyata mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin selama Pandemi Covid-19 ini.

“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 terutama pada kuartal III ini,” ujar Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 September 2021.

Survei ini menyasar 1.200 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random, pada 27 hingga 31 Agustus 2021. Sampling ini menunjukkan 47,17 persen responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen Cukup Puas, 7,17 persen menyatakan Sangat Tidak Puas sedangkan hanya 3,91 persen Sangat Puas serta 3,17 persen responden Tidak Tahu/Tidak Menjawab.

Salah satu faktor penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat ini disebut Herry terkait dengan kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Preferensi kebijakan dan program yang diambil oleh Pemerintah seperti PPKM yang terus diperpanjang pada saat pandemi ini menjadi salah satu faktor ketidakpuasaan masyarakat,” ungkap Herry.

Namun, Herry menyebutkan bahwa publik juga mengapresiasi beberapa Menteri/Pejabat negara yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.

“Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen disusul Menteri Sosial 29,58 persen ada Menteri Perekonomian yang meraih 9,92 persen kemudian Menteri Kemaritiman dan Investasi 8,25 persen dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen,” sebutnya.

Sebaliknya publik juga menganggap bahwa masih ada Menteri/Pejabat Negara yang belum bekerja optimal.

“Sebanyak 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan sebagai pembantu Presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemeritah disusul Menteri Tenaga Kerja yang dipilih 26,41 persen, Menteri Perhubungan juga mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen serta Kepala Staf Kepresidenan dipilih 4,67 persen,” tutur Herry.

Survei CISA juga menunjukkan penolakan mayoritas masyarakat terhadap wacana presiden tiga periode.

“Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan Tidak Setuju dengan penambahan periode (masa jabatan) Presiden menjadi 3 (tiga) periode. Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan Setuju dengan wacana tersebut. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Setuju sebanyak 8,25 persen, Tidak Tahu/Tidak Menjawab 2,58 persen dan Sangat Tidak Setuju terdapat 2,09 persen responden,” kata Herry.

Bahkan ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh publik walaupun dengan alasan efektifitas dan efesiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan.

“Persepsi tersebut tergambarkan dari 60,08 persen responden Tidak Setuju dengan wacana perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2027. Adapun yang menyatakan Setuju hanya 25,42 persen responden, yang Sangat Tidak Setuju 8,42 persen, Sangat Setuju 2,75 persen dan Tidak Tahu/Tidak Menjawab 2,33 persen,” tutup Herry.