RIAUONLINE, PEKANBARU - Penunjukkan Gubernur Riau, Syamsuar, terhadap PT Riau Petroleum sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola Participating Interest (PI) 10 persen di Blok Rokan, menimbulkan tanda tanya bagi rakyat di Bumi Lancang Kuning.
Pengamat kebijakan publik Universitas Riau, Dr Tito Handoko, mengatakan selama ini rakyat tak tahu kiprah dan sepak terjang PT Riau Petroleum di dunia perminyakan.
"Riau Petroleum itu BUMD yang hidup segan, mati pun tak mau. Bagaimana compatible atau cocok mengelola tugas maha berat PI 10 Persen di Blok Rokan. Lihat sajalah sumber daya manusia atau SDM? lalu dana atau punya uang tak BUMD tersebut," ungkap Tito Handoko, Selasa (24/8/2021), kepada Selasarriau, jejaring RIAUONLINE.
Tito menjelaskan, Riau Petroleum sejak didirikan 19 tahun silam, 2002, di masa pemerintahan Gubernur Riau, Saleh Djasit, belum pernah membaca di media massa maupun mendengar kiprah BUMD tersebut di bidang migas.
Sehingga, tutur Tito, bagaimana mau berharap banyak dengan Riau Petroleum jika BUMD tersebut tak pernah mengerjakan atau bersinggungan dengan perminyakan di Riau.
Pengelolaan PI 10 persen, jelasnya, merupakan tugas sangat berat bagi Direktur Riau Petroleum, Husnul Kausarian, selama ini dikenal sebagai akademisi, bukan pengalaman di perminyakan.
"Kelembagaan Riau Petroleum tak pernah kita dengar. Miskin bahkan sedikit informasi BUMD tersebut. Sehingga, jika diberi kesempatan, wilayah mana mau dikelolanya. Itu jadi pertanyaannya," jelas Tito.
Ia mewanti-wanti, jangan sampai Riau Petroleum tak punya uang serta belum disuntik pendanaannya melalui APBD oleh Pemprov Riau, kemudian menjadi bancakan elite dengan PI 10 Persen di Blok Rokan.
"Ini pekerjaan rumah yang harus diawasi oleh rakyat Riau. Jangan sampai PI 10 persen jadi bancakan elite (Riau) jika BUMD Riau Petroleum tak kompatible," pungkasnya.