(Sigit Eka Yunanda/Riau online)
Senin, 2 Agustus 2021 18:02 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi I Ade Agus Hartanto menilai wacana pengurangan tenaga honorer di Meranti sangat dilematis, terutama di masa sulit pandemi ini.
"Ketika dipaksakan dengan kondisi yang ada, akan membebani APBD itu sendiri. Ketika dirumahkan juga akan mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat," ujar Ade Agus, Senin, 2 Agustus 2021.
Namun ia dengan tegas mengatakan memang perlu dilakukan efisiensi jika tenaga honor yang ada ternyata tidak efektif pekerjaannya.
Ade melihat ada indikasi beberapa daerah seperti Bengkalis dan Meranti cenderung memfungsikan tenaga honor sebagai ruang kerja untuk masyarakat saja.
"Kami pernah sarankan ke Bupati Meranti, lakukan verifikasi saja, validasi keberadaan tenaga honor sesuai tugasnya masing-masing. Jangan sampai yang tidak ada tugasnya, lebih-lebih yang fiktif," papar Ade.
Ade mengingatkan, anggaran tenaga honorer juga tidak sedikit sehingga akan memberatkan APBD jika ternyata honorer tidak bisa efektif.
"Yang ingin jadi honor juga banyak, alangkah perihnya kalau honorer yang dibayarkan tidak ada sementara orang antre lebih banyak," tambah Ade.
Menurutnya, hal ini memang perlu dicermati benar oleh Bupati Meranti, Muhammad Adil atau Kabupaten lain.
"Dilema seperti ini butuh ketenangan, butuh kajian untuk menghasilkan langkah yang tepat. Kalau digoreng sana sini biasalah politik," ungkapnya.
Ia menyebut, efisiensi memang sebaiknya dilakukan tak hanya di kabupaten tetapi juga honorer di lingkungan provinsi.
Ia mengaku telah meminta Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan pendataan terkait efektivitas tenaga honorer di lingkungan provinsi.
"Kita sudah koordinasi dengan BKD provinsi akan dilakukan validasi ulang apakah tenaga honorer itu benar ada atau sekadar nama saja," tegasnya.
