Dicuekin Syamsuar, BEM UNRI Adukan 10 Masalah Transisi Blok Rokan ke Komisi IV

RIAUONLINE, PEKANBARU - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI) mendatangi Komisi IV DPRD Riau membicarakan sejumlah tuntutan terkait peralihan Blok Rokan.

Perwakilan BEM UNRI, Menteri Sosial Politik, Febriansyah Mengatakan hal ini sudah lama ingin dibicarakan dengan Gubernur Riau namun tidak pernah mendapat jawaban.

"Kita cukup bersabar, sejak Februari berulang kali kita mengirim surat kunjungan tetapi tidak digubris," ujar Febriansyah, Senin 26 Juli 2021.

Kepada Komisi IV yang diwakili ketua Komisi, Parisman Ikhwan, dan Kadis Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Indra Agus Lukman, BEM UNRI menyampaikan sepuluh permasalahan transisi pengelolaan Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama BEM UNRI adalah permasalahan lingkungan yang harus diselesaikan oleh PT. CPI sebelum berangkat dari tanah melayu.

"PT CPI harus bertanggung jawab mutlak terhadap lingkungan hidup dan pemulihan lahan. CPI sudah mau pergi, apakah sudah sesuai ganti rugi pemulihan lahan ini," jelas Febriansyah.

Permasalahan tanah tercemar minyak bumi oleh PT CPI ini disebut BEM UNRI harus diselesaikan sesuai PP 22 nomor 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu pula Participating Interest juga harus dipastikan secepatnya mengingat Riau belum menentukan BUMD pengelolanya.

"Pemprov harus Memastikan program PI 10 persen berjalan lancar. Jangan sampai nanti kota dengar kabar 2022 baru kita terima PI-nya," tambahnya.

Febriansyah mensyaratkan BUMD ini dikelola orang-orang yang profesional dan sesuai dengan syarat Permen SDM no. 37 tahun 2015.

"Kita tidak ingin dapat PI tapi orang yang mengelolanya orang-orang titipan dan tidak kompeten," tutup Febriansyah.