Budget Sharing BPJS di Riau Kacau, Ade Hartati Sampai Geleng-geleng

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati meminta pemerintah daerah segera mengatasi persoalan budget sharing BPJS antara Pemrpov dan Pemko, khususnya Pekanbaru.

Ade mengaku, dirinya mendapat surat Wali Kota Pekanbaru terkait belum adanya pencairan anggaran budget sharing kepesertaan BPJS masyarakat kurang mampu.

 

Padahal, di tengah situasi Covid-19, pengobatan jadi satu hal yang paling krusial dan wajib negara pastikan penyelenggaraannya.

 

"Yang dianggarkan pemko itu hanya 50 persen dari total yang seharusnya dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah. Jadi yang dianggarkan Pekanbaru itu hanya Rp13 M untuk 66 ribu jiwa. Sementara, di Pekanbaru ini ada 126 ribu jiwa lebih yang harus dipenuhi. Ini kasus di Kota Pekabaru, tidak tahu kota lain, karena kebetulan dapil saya di sini. Tapi sepertinya belum juga karena pencairannya pasti sama," katanya. 

 

Ade mengatakan, ada beberapa masyarakat di Kota Pekanbaru yang tidak bisa lagi berobat. Ketika masyarakat ini mengurus surat tidak mampu, Pemko tidak mampu menganggarkan biaya pengobatan ditahap lebih lanjut. 

 

"Ini harus serius diperhatikan Pemprov Riau untuk memenuhi iuran budget sharing dengan Pemko Pekanbaru. Perbulan April, khususnya, itu belum dibayarkan Riau," ujarnya. 

 

 

 

 

Lebih lanjut, Ade meminta pemerintah daerah menyiapkan strategi pasca keputusan masuknya Kota Pekanbaru dalam 42 kota di Indonesia yang diwajibkan melaksanakan perpanjangan dan pengetatan PPKM Mikro.

 

"Kalau pemerintah pusat sudah melakukan kewajibannyanya, salah satunya social safety net (berupa bantuan sosial). Tapi pemerintah daerah ini, mereka harus menyiapkan dampak sosial yang akan terjadi akibat pemberlakuan ini. Perkaranya kita tidak pernah tahu kapan lonjakan kasus akan terjadi," pungkasnya.