(Sigit Eka Yunanda/Riau online)
Jumat, 2 Juli 2021 20:11 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Mardianto Manan mengaku kecewa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang tidak mampu mengadopsi regulasi baru pengadaan Rumah Layak Huni (RLH).
Sesuai regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perubahan regulasi pengadaan RLH terbaru yakni harus melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko). Tak pelak, RLH terancam ditiadakan tahun ini.
"Jadi, di regulasi yang baru ini, Pemprov tidak bisa lagi membangun RLH, tapi harus melalui dana hibah," ujar Mardianto Manan, Jumat, 2 Juli 2021.
Mardianto menjelaskan, permasalahannya adalah Pemkab dan Pemko tidak memiliki nomenklatur untuk pengadaan RLH. Pemkab dan Pemko hanya memiliki nomenklatur untuk rehabilitasi rumah dengan anggaran maksimal hanya Rp 20 juta.
"Sementara, untuk membangun RLH, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 55-60 juta, sehingga jika dipaksakan masuk ke nomenklatur rehabilitasi, maka dipastikan apa yang diterima masyarakat jauh dari janji semula," papar Mardianto.
Hal ini tentunya membuat masyarakat kecewa dan lagi-lagi anggota dewan menjadi sasaran kekecewaan masyarakat.
"RLH ini kan sudah masuk APBD, sudah diketuk palu, karena sudah sah masuk itu, kawan-kawan dewan ini menyampaikan kabar baik itu ke masyarakat, tapi ternyata kondisinya begini," tuturnya.
Mardianto mengatakan RLH ini harus mendapat jalan keluar, sebab tak sedikit anggota dewan yang menjanjikan RLH kepada konstituennya.
"Yang jelas, semua harus sepakat supaya ini tetap dilaksanakan, masyarakat sudah sangat berharap dengan RLH ini, kawan-kawan juga cerita ada masyarakat yang sampai memeluk anggota dewan pas dapat kabar baik tadi," ungkapnya.
Di tahun 2020, Mardianto menyebut masyarakat sudah kecewa juga karena RLH yang semula dianggarkan 3000an unit, hanya bisa direalisasikan menjadi kurang dari 200. Pengurangan ini dikarenakan anggaran yang direfocusing ke Covid-19.
Padahal pengadaan Runah Layak Huni ini juga menjadi janji politik Syamsuar kala mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau.
"Meskipun tetap dibangun, saya menganggap itu gagal. RLH ini janji gubernur di kampanye, saya salah satu tim ahli waktu itu, ini harus diupayakan supaya tetap bisa direalisasikan," tutupnya.
