Lahan Warga Terdampak Pembangunan Jalan Tol, Syahrul Aidi Bawa Wakil Menteri ke Kampar

bawa-wamen.jpg
(istimewa)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi V asal Riau, Syahrul Aidi memperjuangkan lahan 70 warga Desa Kualu Nenas yang masuk dalam Hutan Produksi Konversi (HPK) terkena pembangunan jalan tol Pekanbaru-Padang.

Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Syahrul Aidi bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra dan Bupati Kampar, Catur Sugeng melakukan dialog dengan masyarakat pada Senin, 21 Juni 2021 kemarin.

Syahrul Aidi mengapresiasi kerja cepat ATR/BPN yang berupaya menyelesaikan sengketa ini, namun ia juga memberi catatan bahwa kasus ini ternyata bukan satu-satunya kasus tanah warga yang terkena sengketa.

"Namun itu, yang menjadi perhatian kita saat ini, usai mencuatnya kasus tanah warga terkena jalan tol tapi berstatus HPK, mencuat lagi ke permukaan kasus tanah warga lainnya di berbagai wilayah di Riau. Artinya, kejadiannya bukan terjadi disini saja. Namun banyak daerah lainnya," tegas Syahrul Aidi.

Dia melanjutkan, pencomotan lahan warga yang berstatus HPK karena ada lahan lain yang dijadikan Hutan Produksi Lainnya (HPL) pada tahun 2018. Hal ini seakan menegaskan adanya permainan mafia tanah di Riau.

Dia juga meminta kasus ini juga diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN. Apalagi lahan yang bersengketa telah digunakan masyarakat untuk pemukiman dan bercocok tanam.



"Semoga pertemuan ini ada solusi kongkrit atas persoalan kita ini," harap Sahrul Aidi.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra menegaskan, pembebasan lahan warga ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu Kementrian ATR, BPN dan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan terus menjalin komunikasi.

"Tiga institusi tersebut harus segera bertemu melakukan pertemuan agar target yang direncanakan pada Bulan Desember 2021 Tol Pekanbaru - Bangkinang bisa diresmikan.

Ia juga berharap agar penyelesaian lahan segera dilakukan sehingga pembangunan tol tersebut tidak terhambat dari waktu yang ditentukan.

"Dari pihak PT Hutama Karya menyampaikan sisa pembangunan ini diperkirakan akan memakan waktu lima bulan, artinya sebulan ke depan semuanya sudah selesai," terangnya.