Fraksi Golkar DPRD Riau Pilih Opsi Pansus Covid Daripada Hak Interpelasi

RIAUONLINE, PEKANBARU - Fraksi Golkar DPRD Riau menilai opsi pembentukan Pansus Covid 19 lebih rasional dibandingkan menggunakan hak interpelasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Riau dalam menangani Covid 19. 

Hal ini disampaikan ketua fraksi Golkar, Karmila Sari menanggapi isu akan digunakannya hak interpelasi DPRD pasca Rapat Dengar Pendapat komisi V yang tidak dihadiri oleh Gugus Tugas Covid 19 pada Rabu, 5 Mei lalu. 

 

"Kalau Pansus, kerjanya jadi lebih intensif. DPRD ingin ikut membantu melandaikan penyebaran Covid-19. Kalau Pansus silahkan saja karena fungsi DPRD kan pengawasan, jadi untuk mengawasi baik pemanfaatan anggaran, pelaksanaan langkah- langkah Satgas," jelas Karmila Sari, Kamis, 6 Mei 2021. 

 

Menurutnya penggunaan hak interpelasi tak perlu dilakukan sebab pengawasan juga dilakukan oleh berbagai pihak dan tidak ditemukan ada pelanggaran administrasi. 

 

 

 

"Kalau interpelasi rasanya kurang cocok. Karena pemanfaatan anggaran kita ini kan banyak yang memantau. Mulai dari Inspektorat, BPK, BPKP, KPK, sampai hari ini alhamdulillah tidak ada berita penyalahgunaan. Pemanfaatannya sesuai dengan administrasi dan program," ungkapnya. 

 

Hal senada juga diaminkan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Riau, Parisman Ihwan. Ia mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada penyelewengan dana Covid-19 di Riau, dan masalah - masalah lainnya.

 

"Tak ada penyelewengan dana, dan juga tidak ada kita lihat masalah seperti kekurangan oksigen dan semacamnya. Jadi tidak cocok untuk dilakukan interpelasi," tegas Parisman. 

 

Ia menekankan agar memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 ini. Menurutnya pemerintah sudah bekerja keras namun hal ini merupakan kondisi yang tak bisa dihindarkan. 

 

 

"Jadi, terhadap dua opsi itu, Fraksi Golkar lebih memungkinkan, pansus. Karena pemerintah sudah bekerja. Musibah ini merupakan musibah internasional, semua negara merasakan dampaknya." katanya.