Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau, Muhammad Syafii saat berada di Hotel Premiere Pekanbaru, Senin, 23 November 2020. (WAYAN SEPIYANA/RiauOnline)
(WAYAN SEPIYANA/Riau online)
Jumat, 23 April 2021 16:10 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau, Muhammad Syafi'i meminta masalah keterlambatan honor guru bantu Pendidikan dasar segera diselesaikan. Sejak sejak bulan Januari 2021 para guru belum menerima bayaran.
"Sebelum lebaran kita minta sudah wajib selesai agar guru dengan kebutuhannya dapat terpenuhi," ujar Syafi'i, Jumat, 23 April 2021.
Ia menyebut, kondisi ini tak pelak membuat guru bantu mengeluh, ditambah lagi ini terjadi dalam momen Ramadan hingga menyambut Lebaran.
Syafii mengatakan, perbedaan kewenangan menjadi masalah hingga polemik terjadi tentang proses administrasi Guru Bantu Provinsi tersebut.
Dalam pantauannya, dari tiga daerah yang mengajukan sejauh ini baru Rohul yang sudah cair. Sementara Inhu dan Bengkalis masih terkendala dokumen pelaksanaan anggaran.
"Kita juga tiap hari sekarang memantau ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentang perkembangannya, terakhir tiga kabupaten. Rohul sudah masuk ke Kasda dan Bengkalis serta Inhu masih proses administrasi kurang DPA," jelasnya.
Sementara itu, sembilan kabupaten kota lain belum mengajukan dokumen pencairan.
"Kabupaten/kota lain kita belum dapat info dari sumber BPKAD, serta 9 kabupaten kota belum mengajukan. Insya Allah untuk guru-guru kita pantau setiap waktunya," tambahnya.
Syafi'i meminta agar hal ini tidak menjadi permasalahan berulang. Ia berharap ada komunikasi antara Provinsi maupun Pemda kabupaten/ kota terutama Dinas Pendidikan terkait.
"Kita harap ada duduk bersama agar kendala administrasi maupun kendala bayar tidak terjadi setiap tahunnya. Kita jadikan pembelajaran," tutupnya.
