Husaimi Kaget Gubernur "Tunjuk" Pejabat Double Job dan Inkompetensi

RIAUONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi kaget dengan nama-nama yang ditetapkan Gubernur Riau untuk mengisi pos Komisaris dan Direktur BUMD yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PT PIR) dan PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR). 

 

Husaimi menyebut Gubri tidak pernah berkomunikasi dengan DPRD Riau, padahal hal ini adalah bagian dari kerja DPRD Riau untuk mengawasi mulai dari proses penerimaannya. Tak ayal keputusan Gubernur ini membuat Husaimi kaget. 

"Hari ini kaget lagi kita, kita memang pernah menyampaikan perwakilan pemerintah tetapi jangan yang punya jabatan strategis," ujar Husaimi Senin, 25 Januari 2021. 

 

Perwakilan pemerintah yang dimaksud Husaimi adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Jonli yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT. PIR dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Riau, John Armedi Pinem sebagai Komisaris PT. SPR.

"Masa Kepala Dinas Tenaga Kerja yang hari ini punya banyak PR malah jadi Komut. Parahnya lagi biro ekonomi. Dia pembinaan BUMD, dia terlibat dan ada disana yang akan dibina," Jelas Husaimi

 

Menurut Husaimi hal ini kian sulit karena keduanya akan melakoni pekerjaan ganda, terutama John Armedi yang akan menjadi pengawas dan yang akan diawasi. 

 

"Ini susah, dia pengurus dia pula jadi yang diurus. Bagaimana dia melakukan pembinaan BUMD ini ketika dia komisaris disitu," ungkap Husaimi. 

 

Hal ini disebut Husaimi sebagai bentuk ketidakseriusan Pemda Riau dalam mengelola, Husaimi berharap Pemda mengkaji Ulang keputusannya. 

 

Selain Jonli dan John Armedi Pinem, dua nama yang juga disoroti adalah Sahat Sinurat dan Fuady Noor. Kompetensi keduanya diragukan karena belum ada kejelasan kompetensi keduanya yang sesuai dengann PT PIR dan PT SPR. 

 

 

Dalam berita yang beredar disebutkan Sahat Sinurat sebagai organisatoris yang aktif di GAMKI dan GMKI sementara Fuady Noor sebagai Eks Sekretaris partai Nasdem Riau.