HMI dan Serikat Buruh Audiensi dengan DPRD Pekanbaru, Ini Tuntutannya

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sampah di Kota Pekanbaru masih menumpuk dibeberapa titik. Tidak hanya itu, kontrak pekerja buruh angkut tidak lagi diperpanjang. Terkait hal ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru dan Serikat Buruh Kebersihan adakan audiensi dengan DPRD Kota Pekanbaru.

Perwakilan Serikat Buruh Kebersihan, Samsuri mengatakan, audiensi ini menyampaikan tuntutan dari buruh. Selain itu, ia juga mempertanyakan bagaimana status hukum dan kedudukan buruh yang sudah berhenti bekerja karena habisnya kontrak.

Samsuri mengatakan, ia sudah bekerja sebagai buruh angkut sampah ini sejak 2001. Begitu juga teman-temannya rata-rata sudah bekerja sejak 20-30 tahunan.

"Kita sudah sampaikan kepada pihak Pemko kemrin di kantor wali kota yang dalam hal itu diwakili asisten dua sekdako, tapi sampai hari ini tuntutan kita tidak digubris," katanya kepada wartawan, Kamis, 14 Januari 2021.

Samsuri mengatakan, karena tidak adanya respon positif, makanya ia datang ke DPRD Kota Pekanbaru untuk mengadvokasi masalah ini.

Hal serupa juga diungkapkan Koordinator Perwakilan HMI Cabang Pekanbaru, Rizki Chaniago. Dalam audiensi, ia membacakan pernyataan sikap. Pertama, meminta DPRD Kota Pekanbaru mengevaluasi sistem pengelolaan sampah dan Kinerja Kadis DLHK.

"Kedua, meminta DPRD untuk serius memperhatikan hak-hak buruh dengan meminta pihak ketiga menyalurkan hak-hak buruh kebersihan sesuai dengan undang-undang yang ada," ujarnya.

Ketiga, meminta DPRD Kota Pekanbaru memberikan kepastian kerja dengan memprioritaskan para pekerja di Serikat Buruh Kebersihan sudah bekerja sebelumnya.

Menanggapi pernyataan sikap dan audiensi tersebut, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi kedatangan HMI dan Serikat Buruh. Ia dengan senang mendengar aspirasi yang disampaikan.

Ketua Fraksi PKS ini meminta Pemko Pekanbaru untuk memperhatikan sampah dan buruh angkutnya. Ini tugas Pemko untuk mengevaluasi kinerja DLHK yang banyak menjadi sorotan di Kota Pekanbaru.

"Kinerja DLHK ini menjadi cerminan kinerja Pemko Pekanbaru karena ini bersentuhan langsung dengan hajat masyarakat," pungkasnya.