(WAYAN SEPIYANA/Riau online)
Jumat, 8 Januari 2021 20:17 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Manajer Advokasi, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Taufik menilai dua tahun kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar seperti tak punya gagasan dan inisiatif terkait dengan isu keterbukaan, padahal hal tersebut merupakan komitmen Syamsuar.
Hal ini disorot Taufik dimana sejauh ini APBD Riau 2021 belum terbuka tersedia di laman riau.go.id. Padahal hal ini merupakan hak publik atas keterbukaan informasi.
"Keterbukaan informasi adalah hak publik, bukan hak Syamsuar untuk tidak membuka kepada publik. Nyatanya sampai saat ini hanya omong doang," ujar Taufik, Jumat, 8 Januari.
Selain informasi berkaitan dengan anggaran publik yang harus ter-publish secara proaktif, kata Taufik, ada informasi berkaitan dengan tata kelola hutan dan lahan di sektor perizinan.
Fitra menilai, seharusnya hal ini dikembangan pemerintah daerah dengan gubri sebagai nahkoda. Kemunduran keterbukaan ini justru terlihat gubernur Takut akan keterbukaan.
Baca Juga
"Dibandingkan dengan kepala daerah sebelumnya yang mempunyai inisiatif untuk membuka semua informasi berkaiatan dengan anggaran, sekarang justru mengalami kemunduran. Apakah gubri tak paham perintah undang-undang atau justru gubenur takut akan keterbukaan?."
FITRA meminta gubernur meninjau kinerja anak buahnya terkait kebijakan publik secara berkala tidak hanya menjelang akhir tahun saja.
"Sesekali cek lah website dan cek kinerja keterbukaan pemerintah, jangan hanya memberikan pemeringkatan saja di akhir tahun," ujar Taufik.
Gubri yang kurang inisiatif. Taufik juga meminta Komisi Informasi untuk mengingatkan pemerintah agar lebih terbuka.
"Komisi Informasi kan ada SK, dan SE berkaitan dengan apa saja dokumen yang harus dibuka secara proaktif seharusnya SK dan SE yang dibuat teman-teman KI sebagai dasar untuk mengingatkan. Mungkin saja Syamsuar dan anak buahnya lupa," tegasnya.
Taufik mengingatkan, ketika Andi Rahman menjabat, ia membuka informasi berkaitan dengan dokumen anggaran ke publik secara proaktif melalui website riau.go.id, sehingga wajar Komisi Informasi (KI) pusat dan lembaga publik memberikan penghargaaan kepadanya.
Berdasarkan hasil riset dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Pemprov Riau juga masih tidak terbuka dan berada di angka 31 sementara IKIP tahun 2018 Pemprov Riau mendapatkan skor 67,2.
