Al Azhar: Handover Blok Rokan Sebaiknya Tidak Dilakukan

RIAUONLINE, PEKANBARU - Datuk Seri Al Azhar secara pribadi menilai akuisisi pengelolaan minyak dan gas bumi di Riau oleh Chevron ke Pertamina dikaji ulang. ia melihat pengelolaan sumberdaya ini hanya memindahkan siapa yang mengelola namun tidak mengurai masalah yang terjadi dalam pengelolaan.

"Sebaiknya handover tidak dilakukan, tidak usah diizinkan. biarkan saja minyak itu ada di bumi kita karena penambangannya menimbulkan banyak sekali duka lara," ujar Al Azhar di webinar Energi Baru dan Terbarukan yang diselenggarakan Fitra Riau Rabu, 29 Desember 2020.

Al Azhar menilai, pengelolaan migas ini berimplikasi pada kerusakan ekologis, sosiologis, maupun historis yang amat merugikan. Al Azhar menggarisbawahi nasib masyarakat adat seperti Sakai, Bonai yang justru tidak terangkat kesejahteraannya. Al Azhar menyebut kondisi masyarakat ini seperti mendapat kutukan sumber daya alamnya sendiri.

"Migas Riau menyumbang devisa kepada negara cukup besar. pernah 70 persen, berapa yang didapat Riau? apakah seimbang dengan kerusakan yang dilakukan?," ujar Al Azhar.

Atas Hal ini, Al Azhar meminta kepada Ketua DPRD Riau, Yulisman untuk memberikan hak keberpihakan sosial kepada masyarakat hukum adat sebagai pemilik asal sumber daya alam yang justru acap dirugikan dengan pengelolaan migas tersebut.

"Kita ingin di RUU Provinsi ada affirmative action kepada masyarakat hukum adat yang ada di wilayah operasi blok rokan. Mekanisme yang digunakan bisa menggunakan pancung adat untuk memberi keistimewaan kepada masyarakat hukum adat," ujar Al Azhar.

Diketahui Chevron akan menyerahkan pengelolaan minyak bumi di Riau kepada Pertamina pada Agustus 2021. Namun sebelum itu benar-benar diserahkan, Al Azhar menagih janji Chevron untuk merestorasi kondisi ekologis seperti sebelum dilakukan penambangan.

"mustahil mengengembalikan tanah terkontaminasi kecuali jika mereka punya lampu aladin," ujarnya.

Melihat kegagalan perusahaan multinasional ini dalam merestorasi kondisi alam sekitar daerah pengelolaannya, Al Azhar pesimis hal tersebut dapat dilakukan oleh Pertamina yang sering terdengar isu negatif di dalamnya.

"Apakah Pertamina sanggup? lebih sering terdengar isu korupsi dan mafia migas melanda," Tutup al azhar.