RIAUONLINE, PEKANBARU - Kebijakan pemberian izin sekolah tatap muka oleh Pemko Pekanbaru direspon dengan pemberian ultimatum oleh Ketua Gugus Tugas Covid 19 sekaligus Gubernur Riau, Syamsuar.
Pengamat Politik, Tito Handoko justru menilai hal ini mengindikasikan bahwa Syamsuar tidak memiliki road map yang mumpuni terkait pencegahan Covid 19 di Riau dan Kabupaten Kota di bawahnya.
"Kebijakan percepatan penanganan penyebaran covid 19 nampak tidak terkoordinasi. Gubri sebagai ketua tim gugus tugas percepatan penanganan covid 19 seperti tidak memiliki desain penanganan covid yg harus diikuti oleh Bupati/Walikota Termasuk soal kebijakan di sektor pndidikan" Ujarnya kepada Riauonline, Senin 17 November 2020.
Ia menekankan seharusnya informasi perkembangan penanganan Covid 19 terbuka untuk setiap daerah sebagai dasar pijakan kebijakan pencegahan Covid 19 di oleh Pemerintah daerah bawahannya.
"Mestinya harus ada perkembangan terkait penanganan Covid 19 misalnya informasi soal daerah hitam, merah, jingga, atau hijau Sehingga dari informasi itu pemerintah setempat bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang parsial"
Ia menilai hal ini justru memperlihatkan kesan bahwa visi penanganan Covid 19 ini belum matang dilakukan oleh Pemda Riau.
"Kita publik ini gak punya roadmap penanganan covid, Poinnya harus ada "Peta Jalan" penanganan Covid" tegasnya.
Menurutnya, dengan aturan-aturan yang terukur dan sistematis ini, bukan tidak mungkin sektor-sektor publik mulai dibuka termasuk pendidikan maupun pusat ekonomi dan perbelanjaan modern.
"Mestinya pemerintah punya peta jalan, dalam kondisi bagaimana sektor-sektor tertentu itu sudah boleh di buka. Bagaimana upaya memproteksi dari gelombang berikutnya dan sebagainya" tutupnya.