Laporan: Sigit Eka Yunanda
RIAUONLINE, PEKANBARU - Pakar politik Riau, Tito Handoko menilai wacana pembentukan Provinsi Riau Pesisir yang kembali digaungkan oleh mantan Gubernur Riau, Annas Maamun tidak lah relevan.
Ia menyebut bahwa sebetulnya urgensi pemekaran kabupaten/kota justru sebetulnya berada di tingkat kabupaten bukan provinsi.
"Lebih menarik membicarakan isu pemekaran di tingkat kabupaten kota, sebagai contoh Sumbar yang berhasil memekarkan banyak sekali Kabupaten kota sehingga pendanaan mereka baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus lebih besar dari kita," ujarnya kepada Riauonline via telepon pada Minggu malam (4/10)
Ia menilai pemekaran kabupaten kota lebih memungkinkan sebab kepemilikan wilayah dan agregasi kepentingan masyarakat dititikberatkan di pemerintah kabupaten atau kota.
Lebih jauh dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Riau ini menyebut bahwa hari ini hampir tidak ada lagi alasan logis untuk pembentukan Provinsi Riau Pesisir karena baik dari segi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat Riau Pesisir juga sudah baik.
"Akses tol sudah dibuka oleh presiden termasuk juga dari kesejahteraan masyarakat sudah baik. Bahkan jika dilihat, lebih baik pendapatan masyarakat Riau pesisir dibanding Riau daratan"
Ia membandingkan timpangnya sumber daya alam yang berada di Riau daratan dan Riau pesisir yang membuat Pendapatan Asli Daerah kedua wilayah cukup berbeda. "sebut saja Inhu, Kampar, Kuansing yang sangat bergantung pada komoditas sawit dan karet dibanding Bengkalis, Siak, Rohil yang juga diberkahi migas" ujarnya.
Ia menilai penggaungan kembali isu Riau pesisir di tengah kesulitan ekonomi dan pandemi covid ini sangat tidak tepat.