Dinilai Lambat Lakukan Tracing Kasus Covid-19, Wali Kota: Itu Tidak Benar

Laporan: Laras Olivia

RIAUONLINE, PEKANBARU - Hingga Selasa 22 September 2020, total penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru menjadi 2.608 kasus.

Masyarakat menilai Pemerintah Kota Pekanbaru lambat dalam hal mendeteksi orang-orang yang berpotensi tinggi tertular virus dari pasien positif Covid-19.

Wali Kota Pekanbaru, Firdaus menilai hal itu tidak benar. Menurutnya, pemerintah telah melakukan upaya demi pencegahan penularan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

"Pemerintah sangat responsif dan cepat dalam penanganan. Kita sudah bisa menemukan atau tracing kontak erat melalu petugas di kecamatan-kecamatan. Saya kira tuduhan itu tidak benar," ujarnya, Rabu 23 September 2020.

Dilanjutkannya, pemerintah dan masyarakat harusnya bersinergi. Masyarakat mematuhi agar memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M).

Sementara tugas pemerintah yaitu Test, Tracing, kemudian Treatment (3M). "Kalau 3T saja dijalankan, tapi 4M tidak, maka percuma saja. Kita harus bersinergi," kata Firdaus.

Untuk tes selama ini pemko hanya mengandalkan alat yang disediakan pemerintah provinsi dan bekerjasama dengan pemerintah pusat. Alat dan biaya itu ditanggung pemerintah pusat. Dengan kapasitas 1600 per hari untuk tes.

"Tapi rasanya itu tidak cukup. Pak gubernur mengatakan, di lab sekarang ada 4000 lebih sampel. Artinya, sampel yang masuk akan keluar hasilnya tiga hari berikutnya. Waktu yang cukup lama," terangnya.

Firdaus mengatakan pemko masih proses pembelian alat laboratorium. Akan dibeli alat dengan kapasitas 1000 sampel per hari. Ini juga diperkuat dengan tenaga medis yang sedang direkrut.

"Pemko sangat kekurangan tenaga. Jadi, untuk peningkatan pelayanan maupun kualitas SDM kita sedang merekrut tambahan tenaga 200 orang. Dari dokter pesawat dan petugas kebersihan. Baik di RSD Madani dan puskesmas," jelasnya.

"Kita menghendaki cepat. Untuk biaya diambil dari posko covid itu sendiri, masih tersedia 60 persen lagi," lanjutnya.