KPU Kontraproduktif Saat Pandemi, Partisipasi Politik Masyarakat Bakal Rendah

Laporan: Sigit Eka Yunanda

RIAUONLINE, PEKANBARU - Pengamat Politik Riau, Tito Handoko menilai Kebijakan KPU memperbolehkan kampanye pengumpulan massa tidak sesuai dengan kondisi terkini. Alih-alih membangun semangat positif di Pilkada serentak 2020, langkah kontraproduktif ini justru membuat masyarakat bisa antipati dan berimbas pada penurunan partisipasi politik masyarakat.

"Partisipasi masyarakat di Pilkada serentak 2020 ini pasti rendah. Pertama karena kondisi kita di tengah pandemi sekarang, yang kedua kepercayaan publik terhadap iven politik seperti ini juga tidak bagus-bagus amat. Hal ini PR bagi semua orang, KPU, Partai Politik, elemen masyarakat, NGO, kampus dan sebagainya. Munculnya kebijakan kontraproduktif ini justru melemahkan dan membuat masyarakat tidak simpati," ujarnya via sambungan telepon pada Kamis, malam (18/09/2020).

Ia menjelaskan, agenda politik lima tahunan ini tidak lebih penting dari dunia pendidikan ataupun prosesi ibadah yang bahkan terbatas selama pandemi. Sehingga tidak logis memaksakan aturan-aturan yang justru dapat membahayakan masyarakat.

"Dunia pendidikan dibatasi aktivitasnya, tempat ibadah dibatasi, kok Pilkada yang tidak berimplikasi langsung kepada pembangunan karakter masyarakat malah diizinkan berkumpul ramai-ramai. Sedih kita mendengarnya."

Ia juga mengingatkan, di Pemilu 2019 saja banyak korban dari penyelenggara Pemilu yang gugur, ia tidak ingin hal yang sama terulang di Pilkada 2020 ini.

"Mohon maaf, di Pemilu 2019 saja banyak korban berjatuhan. Sekarang, dalam kondisi seperti ini kita tidak tahu lagi berapa banyak korban berikutnya," ujarnya.

Ia berpesan agar partai politik mempertimbangkan hal itu meski terdapat aturan KPU yang memperbolehkan pengumpulan massa ini. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akan lebih besar dikemudian hari.

"Partai Politik pun meski ada celah dari KPU ini lebih baik tidak diadakan. Apalagi mengundang artis. Dikondisi seperti ini orang-orang haus hiburan, Siapa yang bisa melarang. Tentu akan sangat sulit. Jangan sampai muncul kluster baru," pungkasnya.