Asisten Pemerintahan Jelaskan Alasan Penghapusan Dana Bantuan Pendidikan

RIAU ONLINE, BENGKALIS -Setelah hampir 20 menit, aksi orasi oleh puluhan mahasiswa, Kamis 23 Juli 2020 di depan Kantor Bupati Bengkalis, akhirnya berkenan ditemui oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis H Heri Indra Putra dengan mendapat pengawalan dari Aparat Kepolisian Polres Bengkalis, keluar pagar dan menemui puluhan hahasiswa yang sedang melakukan demo.

 

Di hadapan demonstran, H Heri Indra Putra menegaskan bahwa rasionalisasi tersebut terjadi di seluruh Indonesia.

 

"Saya mewakili bapak Plh Bupati Bengkalis bahwa rasionalisasi tersebut akibat PMK 35 dengan memerintahkan kita untuk merasionalisasi rencana pendapatan bagi hasil dari pusat sekitar 30 persen," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini.

 

Selanjutnya, adalagi SKB dari Mentri dalam negeri memerintahkan semua daerah terkena rasionalisasi. 

 

"Dan harus mengurangi belanja sekurang kurangnya 50 persen," jelasnya.

 

Diutarakan Heri Indra Putra lagi, dari akibat tersebut maka terjadilah rasionalisasi di semua kegiatan, termasuk berupa bantuan pendidikan. 

 

"Bantuan pendidikan itu beda. Ini merupakan kepedulian daerah kepada adik adik mahasiswa. Dan untuk anggaran bantuan beasiswa tersebut, semuanya Rp 6 Milyar lebih,"ujarnya.

 

Pantauan RIAU ONLINE.CO.ID, puluhan mahasiswa tersebut awalnya  berkumpul di lapangan tugu Bengkalis. Selanjutnya, mereka berjalan kaki sambil membentangkan spanduk dan berorasi menuju kantor Bupati Jalan Ahmad Yani, Bengkalis.

 

Setibanya di depan kantor bupati, langkah puluhan mahasiswa tersebut terhenti dengan pagar kantor bupati yang telah ditutup dan adanya pengawalan ketat dari Aparat Kepolisian dan Satpol PP Bengkalis yang sudah stanby berjaga di kantor bupati bengkalis tersebut.

 

"Kebijakan pemerintah meniadakan dana bantuan untuk mahasiswa adalah bentuk ke zholiman terhadap mahasiswa," teriak salah satu orator.

 

Bahkan disaat orasi, di antara pululah mahasiswa tersebut nekat melakukan aksi panjat pintu pagar Kantor Bupati Bengkalis, namun dengan kesigapan aparat dapat dihentikan dan mahasiswa tetap melakukan aksi diluar pagar.

 

"Kebijakan ini tidak berpihak kepada kami mahasiswa. Menghapus bantuan pendidikan itu adalah sikap lebih anarkis dan ini sangat dzolim, betul kawan-kawan," kembali diteriakan dengan lantang oleh Mujib Riski.

 

Dengan adanya rasionalisasi terhadap dana pendidikan oleh pemerintah Daerah dengan meniadakan bantuan beasiswa, maka Mahasiswa AMPIBI menolak kebijakan tersebut.

 

"Tolak rasionalisasi yang tidak rasional," disambut teriakan oleh mahasiswa lain.

 

Mujib Riski menegaskan dan mendesak Pemerintahan Kabupaten Bengkalis untuk tidak merasionalisasi anggaran bantuan pendidikan.

 

Seyogianya, Pemkab Bengkalis memprioritaskan segala macam bentuk bantuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan visi Kabupaten bengkalis sebagai kota pendidikan.