Naikkan Tarif BPJS, Achmad : Pemerintah Tak Punya Hati Nurani

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad mengecam keras langkah pemerintah yang menaikkan tarif BPJS kepada masyarakat ditengah kondisi ekonomi yang sangat anjlok ini.

 

"Pemerintah tidak punya hati dan nurani, di tengah kesulitan ekonomi begini sangat tidak etis pemerintah melakukan itu," tegas Politisi Demokrat ini, Sabtu, 16 Mei 2020.

 

Apapun alasannya, lanjut Achmad, pemerintah tidak boleh menaikkan tarif BPJS. Apalagi jika memakai alasan untuk menyelematkan ekonomi negara. Bahkan, kalau perlu BPJS digratiskan selama Covid-19.

 

"Tatkala masyarakat dalam kondisi begini, negara jangan bicara untung dan rugi ekonomi. Ditambah lagi kenaikan BPJS sudah ditolak MA. Pemerintah harus mentaati hukum, jangan rakyat saja yang mentaati hukum," tambahnya.

 

Kalau negara mengalami kerugian akibat tanggungan BPJS, lebih baik pemerintah mengalihkan anggaran lain untuk menutupi pengeluaran kesehatan ini, terutama anggaran pemindahan ibukota. Karena saat ini kesehatan adalah sektor paling penting.

 

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi itu diatas segalanya. Saya selalu katatakab ini kondisi emergency, kondisinya tidak normal, kita harus berpikir secara ekstrem. Ekstrem dalam artian positif," tuturnya.

 

Kalau memang mau menaikkan, kata Achmad, lebih baik pemerintah harus menaikkan pelayanannya terlebih dahulu, sebab sampai hari ini Achmad masih menerima berbagai macam keluhan masyarakat.

 

"Kita banyak menerima keluhan masalah pelayanan BPJS, segala macam lah. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya itu. Pelayanan BPJS itu harus ditingkatkan dahulu," tutup Bupati Rohul yang pernah mendapat penghargaan pelayanan kesehatan terbaik ini.