Pemko Pekanbaru Diminta Untuk Transparan Dana PSBB

RIAU ONLINE, PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru menyampaikan kekecewaannya kepada Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi dan jajarannya saat rapat evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap pertama, Sabtu, 2 Mei 2020.

Hal tersebut dipicu oleh sikap Gugus Covid-19 Pemko tidak bisa menjelaskan secara rinci berapa anggaran yang terpakai untuk PSBB tahap pertama.

Bermula dari pernyataan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal yang menegaskan rapat hari ini tidak ada hasilnya karena Wawako sendiri tidak bisa menjelaskan perihal kabar anggaran Rp 115 Milyar yang diperuntukkan kepada penanganan Covid-19.

"PSBB ini berapa anggaran sebenarnya? Sudah berapa yang dipakai? Dengar-dengar belum ada sama sekali, belum ada dana pusat turun sama sekali. Katanya uang tidak ada? Katanya dari pusat belum cair? Apa benar? Kalau memang benar mari kita cari solusi bersama," kata Ketua DPD PAN Pekanbaru ini.

Dijelaskan Nofrizal, karena Covid-19 pihaknya tidak bisa melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) dan dibalik itu ada hikmahnya karena pihaknya melihat langsung bagaimana rintihan masyarakat melalui media sosial.

Dimana, masyarakat kerap membandingkan PSBB yang ada di Pekanbaru dengan di daerah lain, dan lagi-lagi DPRD Pekanbaru menjadi sasaran kritik oleh masyarakat karena dianggap tidak bekerja.

Anggota Fraksi Hanura, Krismat Hutagalung juga menyampaikan kekesalannya kepada Wawako karena sudah 5 jam rapat berlangsung namun Wawako tidak juga bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh DPRD.

"Udah kacau kalinya ini, terlalu banyak pertanyaan, tapi tidak juga bisa dijawab. Pak Wawako, berulang kami sampaikan, sudah duluan kami memberi bantuan ke masyarakat dari pada pemko. kami sudah menyemprot disinfektan, kami sudah membagi sembako, tak sanggup kami lagi pak," tegasnya.

Krismat bahkan menyebut refocusing yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru sudah berubah menjadi "Repot Pusing" karena dirinya dipusingkan oleh sumpah serapah dari masyarakat.

"Ada apa sebenarnya ini? Apa rapat seperti ini harus kita teruskan? Ini potret buruk untuk legislatif dan eksekutif. Saya gak tau benang kusutnya dimana ini? Saya gak sanggup pak menerima telpon sumpah serapah dari warga karena ulah Pemko yang abai. Tak sanggup saya pak," keluhnya.

Ayat kemudian menjawab bahwa segala macam anggaran hanya diketahui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) termasuk masalah bantuan sosial Sembako yang merupakan tanggung jawab Dinas Sosial.

"Hari ini tidak bisa hadir semuanya, karena ada rapat bersamaan dengan Wali kota. Makanya saya sampaikan di awal saya sampaikan permintaan maaf wali kota," tuturnya.

Jawaban Ayat langsung direspon oleh Ketua Fraksi Demokrat, Aidil Amri, dimana Aidil Meminta kejujuran Pemko terkait transparansi anggaran.

"Jujur ajalah berapa uangnya?," tegas Aidil.

Kemudian Krismat, kembali melakukan interupsi dan menyimpulkan bahwa Wawako ke DPRD Pekanbaru hanya sekedar absen saja.

"Kita mengundang Pemko untuk menjawab pertanyaan kita, jadi jangan ke sini kalau cuma yang penting hadir saja," tuturnya.

Interupsi berakhir setelah Wakil Ketua DPRD Nofrizal mengatakan bahwa dia ingat saat rapat dengan Wali kota, dimana Walikota mengatakan bahwa Penguasa Anggaran berada satu pintu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Kita kemarin rapat dengan Wali kota, disana ada Dandim dan Kapolresta, ada ketua (Hamdani) juga, katanya anggaran dicairkan satu pintu lewat BPBD. Tolong Kepala BPBD jelaskan ke kami," kata Nofrizal.

Kepala BPBD, Salman kemudian mengungkapkan bahwa sampai hari ini Pemko sudah mencairkan anggaran sekitar Rp 4,5 Milyar, dimana anggaran terbesar habis di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinsos belum ada memakai anggaran selama PSBB.

Namun, ketika ditanyakan lagi berapa kebutuhan anggaran sebenarnya, Kepala BPBD pun tidak bisa menjawab sampai akhirnya rapat ditutup.